Sekda Kabupaten Kupang Lantik 304 Eselon IV dan Dua Eselon III

Ir.Obet Laha:

Jabatan struktural selama ini melekat sebagai bagian dari struktur organisasi perangkat daerah, dengan tingkatan birokrasi pada jenjang eselon II, III dan IV, dianggap pemerintah kurang efektif untuk diterapkan, khususnya dalam menghadirkan pelayanan publik yang cepat, tepat dan akuntabel.

Kupang, Majalah Suara Harapan – Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, menyampaikan persetujuan terhadap penyetaraan Jabatan di lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten Kupang di Provinsi NTT, yang disampaikan kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur melalui surat nomor : 800/ 8773/OTDA, Tanggal 30 Des 2021.

Menindaklanjuti surat tersebut Jumat, (31/12 21), Sekretaris Daerah Kabupaten Kupang, Ir.Obet Laha resmi melantik dan mengambil sumpah/janji Pejabat Fungsional, dalam rangka penyederhanaan birokrasi di lingkungan Pemkab Kupang, sesuai Keputusan Bupati Kupang Nomor : 821.28/02/BKPSDM.Kab.Kpg/2021.

Baca Juga :  SYUKURAN TIGA RKB, WARGA DESA PATHAU MERINDUKAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KUPANG

Acara pelantikan yang diikuti oleh 304 jabatan eselon IV dan dua jabatan eselon III, berlangsung malam hari pukul 20.00 Wita, bertempat di rumah jabatan Bupati Kupang yang beralamat di Kota Kupang. Dihadiri pula oleh Asisten Administrasi Umum, Novita Foenay, Kepala BPKAD Kab.Kupang, Rima Salean, Kabag Prokopim, Martha Para Ede, serta rohaniawan pendamping.

Baca Juga :  Imanuel Buan: Kinerja Kepsek Buruk, Dipastikan Kembali ke Guru Biasa

Sekda Obet Laha dalam sambutannya mengatakan bahwa PNS khususnya dalam jabatan struktural yang selama ini melekat sebagai bagian dari struktur organisasi perangkat daerah, dengan tingkatan birokrasi pada jenjang eselon II, III dan IV, dianggap pemerintah kurang efektif untuk diterapkan, khususnya dalam menghadirkan pelayanan publik yang cepat, tepat dan akuntabel. Untuk itu perlu dilakukan penyederhanaan terhadap struktur organisasi yang ada, sehingga tercipta sebuah birokrasi yang dinamis serta profesional.

Hal inilah yang kemudian mendorong pemerintah menetapkan kebijakan tentang penyederhanaan birokrasi di lingkungan Pemerintah Pusat dan Daerah, yang secara teknis diatur pelaksanaannya melalui Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 Tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke Jabatan Fungsional.

Baca Juga :  Ratusan Sekolah di Kabupaten Kupang Tidak Mempunyai Kepsek Definitif

Sekda melanjutkan, pemerintah pada prinsipnya meyakini bahwa jabatan fungsional sebagai jabatan dengan kedudukan, tugas dan wewenang yang didasarkan pada keahlian dan keterampilan, tentu akan lebih mampu menciptakan akselerasi dalam peningkatan pelayanan publik.

Pada hakekatnya bertujuan untuk kemajuan organisasi dan kepentingan publik, serta tidak sedikitpun akan merugikan PNS yang dilantik, baik dari sisi karier, pangkat maupun penghasilan, “terangnya”.*Sipers

Komentar