Photo/Biro Humas NTT
Kupang, Majalahsuaraharapan. Com|

*“Mari keroyok sama-sama. Rakyat yang kita urus adalah rakyat yang sama, jadi kita harus mampu mewujudkan penganggaran yang efisien, berorientasi pada hasil kerja.”*

Kata Wakil Gubernur NTT, Drs.Josef Nae Soi, MM., ketika membuka kegiatan Sosialisasi Pedoman Penyusunan APBD Tahun 2020 di Hotel Aston Kupang, Senin (1/7/19). 
Lebih lanjut, Nae Soi menyebutkan ada tiga dimensi dalam pengelolaan keuangan daerah. Ketiga dimensi itu adalah dimensi ideal, dimensi realistis dan dimensi fleksibilitas. Menurutnya, dimensi ideal berorientasi pada hasil kerja (outcome) sesuai ketentuan norma, sedangkan dimensi realistis memperhatikan perkembangan yang dinamis. Dimensi fleksibilitas menekankan pentingnya koordinasi, sinkronisasi dan kolaborasi antara pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/kota.
Tak lupa, politisi Golkar itu menyampaikan apresiasinya kepada tujuh kabupaten yang menerima predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) bersama Pemerintah Provinsi NTT. Predikat tertinggi dalam penilaian laporan pengelolaan keuangan daerah itu didapat Kabupaten Sumba Timur, Manggarai Barat, Manggarai, Manggarai Timur, Sikka, Ngada dan Belu. 
Turut menyampaikan pengantarnya, Staf Ahli Mendagri Bidang Hukum dan Kesatuan Bangsa, DR. Drs. Didik Suprayitno, MM. Beliau menegaskan pentingnya daerah memperhatikan jadwal penetapan APBD bersama DPRD, terutama yang akan mengakhiri masa tugasnya.
Sementara itu, Direktur Fasilitasi Pertanggungjawaban Keuangan Daerah, Kementerian Dalam Negeri, DR. Bahri, M. Si menjelaskan beberapa perubahan dalam penyusunan APBD tahun depan. Sambil mengiyakan dimensi ideal yang disebut Wakil Gubernur NTT, pria asal Makassar itu menegaskan apa yang harus diperhatikan pemerintah daerah dalam menyusun APBD 2020. 
“Pemerintah daerah harus mempedomi jadwal dan tahapan proses penyusunan APBD 2020 sesuai amanat PP 12 tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah. Penyusunan program juga harus disesuaikan dengan lima prioritas pembangunan nasional yaitu pembangunan manusia dan pengentasan kemiskinan, infrastruktur dan pemerataan wilayah, peningkatan ekonomi, pemantapan ketahanan pangan energi dan lingkungan hidup serta stabilitas keamanan nasional,” kata Bahri.
Lebih jauh, dijelaskan beberapa perbedaan teknis penyusunan APBD Tahun 2020 yang dirangkum dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 33 tahun 2019. Secara umum, terdapat perubahan struktur perencanaan dan penganggaran, jika dibandingkan dengan ketentuan tahun sebelumnya.
Dalam sesi diskusi dibahas beberapa topik yang relefan dengan kehadiran ketentuan baru itu. Ada yang menanyakan tentang mekanisme pembiayaan berkenaan dengan pilkada, alokasi anggaran untuk Bawaslu, hingga Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) bagi kepala desa dan aparaturnya. Harapannya, pada tahun 2021 semua pemerintah daerah sudah harus menggunakan PP 12 tahun 2019.  
Drs. Salvador Pinto, Kepala Badan PKAD Manggarai Barat yang dimintai tanggapannya, menilai positif kegiatan itu. Meski tidak diberi kesempatan mengajukan pertanyaan, ia menilai aturan baru itu bisa menyatukan mekanisme penganggaran dan pelaporan keuangan.
Dalam laporannya, Kepala Badan Keuangan NTT Drs. Zakarias Moruk,MM menyebutkan 250 orang peserta sosialisasi yang hadir. Mereka terdiri dari pimpinan dan anggota DPRD NTT, Sekretaris Daerah Provinsi NTT bersama para Sekretaris Daerah kabupaten/kota, pimpinan DPRD kabupaten/kota, para Kepala Bappeda, Kepala Badan Keuangan dan atau BPPKAD Kabupaten/kota se-NTT. 

 Biro Humas Prov NTT

KOMENTAR ANDA