Hadir FGD, Korinus Masneno Paparkan Materi SDA Kabupaten Kupang

Pelayanan75 Views

“Pemerintah Daerah dikatakan berhasil apabila mampu mendanai kebutuhan rumah tangga (APBD) melalui PAD yang didapatkan” Kupang-NTT, Suara Harapan –    Bupati Kupang Korinus Masneno hadir dalam kegiatan Focus Group Discussion yang berlangsung di aula Fernandes Kantor Gubernur NTT, Rabu 24 Maret 2021. Bupati Kupang diberi kesempatan sebagai narasumber dalam memaparkan materi terkait sumber daya alam Kabupaten  Kupang yang dianggap memiliki peran strategis dalam pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Kupang untuk jangka waktu perencanaan jangka panjang adalah sektor pertanian, perkebunan, peternakan, pariwisata dan perikanan (Revolusi 5P). Sektor potensial menurut Bupati jika dikembangkan secara cermat, terukur serta berkelanjutan akan mampu memberikan dampak positif terhadap realisasi pertumbuhan dan kemandirian fiskal Kabupaten Kupang pada waktu yg akan datang. Revolusi 5P di Kabupaten Kupang menuntut adanya keberpihakan, kepedulian, ketekunan dan pada akhirnya keberanian seluruh stakeholder untuk berbenah secara cepat dan tepat. Berangkat dari tema “strategi peningkatan indeks kemandirian fiskal provinsi NTT”.  Bupati menjelaskan bahwa indeks kemandirian fiskal kabupaten Kupang tiga tahun terakhir (2018, 2019, 2020) menunjukkan bahwa klasifikasi kemandirian fiskal Kabupaten  Kupang masih berada pada kondisi belum mandiri. Nilai kemandirian fiskal  pada tahun 2018 = 0,0535, meningkat pada tahun 2019 dengan nilai 0,0835 dan pada tahun 2020 mengalami penurunan kembali dengan nilai 0,0748 akibat pandemi covid 19. Memperhatikan masalah tersebut, Bupati menetapkan strategi peningkatan kemandirian fiskal diantaranya menerapkan insentif bagi investasi dan pelaku usaha kecil/menengah utk menggerakan kembali ekonomi daerah, mengembangkan sarana prasarana transaksi non tunai, mengembangkan skema pembiayaan kolaboratif utk kegiatan prioritas Revolusi 5P, melaksanakan pinjaman daerah baik melalui dana pemulihan ekonomi nasional maupun pinjaman reguler pada bank NTT, mengembangkan e-commerce sebagai media pemasaran terhadap produk unggulan dari sektor “5P” dan mengembangkan dua destinasi pariwisata unggulan yaitu obyek wisata Teres di Buraen dan Observatorium Nasional di Gunung Timau sebagai motor penggerak ekonomi daerah. Melalui strategi tersebut Bupati harapkan di tahun 2022-2024 kemandirian fiskal kabuparen Kupang terus bergerak positif seiringan dgn peningkatan realisasi PAD. Kehadiran DPD RI saat ini disyukuri Bupati Kupang dan kesempatan bermartabat ini, Masneno titipkan agar sama-sama berpikir mencintai Negeri yang tertinggal, terdepan dan terluar. Bupati sempat menyampaikan terima kasih kepada anggota DPD RI dr. Asyera Wundalero karena pernah mencoba memfasilitasi menjual produk-produk kabupaten Kupang, dicarikan pasar. Semoga ke depan target pasar yang tepat untuk produk unggul daerah lebih nyata demi mendukung Kabupaten Kupang yang maju, mandiri dan sejahtera. Ditanggapi dr.Asyera bahwa perlu sama-sama bangun sinergitas dari semua stakeholder yang memahami daerahnya masing-masing sehingga segala kesulitan daerah akan diperjuangkan di pusat. Berkaitan dengan PAD, Wakil Gubernur NTT Josef Nae Soi dalam sambutan menyatakan bahwa PAD NTT masih minim, indeks kemandirian fiskalnya masih kecil. Sementara NTT memiliki kekayaan alam laut yg sangat luar biasa. Dihadapan Ketua DPD RI dan anggota yang hadir Nosef meminta sekiranya bisa memperjuangkan NTT adanya Undang-Undang tentang Provinsi Kepulauan. DPD tolong dorong teman-teman di pusat agar UU tersebut bisa terealisasi. Dirinya mengenalkan kekayaan alam yang dimiliki NTT, sebagian diantaranya adalah garam yglang potensial. Wagub meminta kepada pemerintah pusat kalau bisa jangan impor garam dari luar, impor saja dr NTT, ada pula potensi ikan air laut dan potensi pariwisata. Selain itu NTT juga ekspor tenaga kerja untuk magang 2 tahun ke negara Eropa dan Jepang, sehingga saat kembali NTT bisa berdayakan keahliannya. Kegiatan ini dibuka secara resmi oleh Ketua DPD RI, AA Lanyalla Mahmud Mattalitti. Turut hadir anggota DPD RI,perwakilan dari Menteri Keuangan RI, perwakilan Badan Perencanaan Nasional, Sekretaris Daerah Prov. NTT, para Bupati se -NTT, Pimpinan Perguruan Tinggi serta undangan lainnya. Martha Para Ede, SH.]]>