KUPANG, SH – Ketua Bawaslu Kabupaten Kupang, Marthoni Reo, terus berupaya mewujudkan pemilu yang bersih, jujur dan adil. Meskipun dihadapkan pada berbagai tantangan yang datang dari dalam dan luar, ia yakin kerja kolaborasi bisa memberikan jalan keluar.
“Memang banyak tantangan, tapi kami yakin dengan kerja sama dan kolaborasi semua pihak, kita bisa mewujudkannya,” ujar Marthoni dalam wawancara dengan Suara Harapan, Senin (8/7).
Salah satu tantangan utama yang dihadapi Bawaslu adalah mengubah mindset masyarakat tentang pemilu. Menurutnya, money politics masih menjadi budaya yang melekat kuat dalam pikiran masyarakat.
“Jadi, tugas Bawaslu juga bagian dari bagaimana mengubah pola pikir, dari pola pikir yang konvensional kemudian menjadi pola pikir yang ideal,” ujarnya.
“Karena itu pendidikan politik menjadi kunci utama. Kita harus terus mengedukasi masyarakat tentang bahaya money politics dan pentingnya pemilu yang bersih dan jurdil,” lanjutnya.
Untuk mewujudkan itu, pihaknya secara serius melakukan edukasi door to door kepada masyarakat.
“Target kami minimal satu KK satu hari di setiap desa, supaya kita buka pikiran masyarakat kita soal pendidikan politik yang baik, yang benar, yang tidak boleh, yang boleh, yang tidak boleh sangsinya apa,” ujar Marthoni.
Bawaslu juga terus berbenah dalam memperkuat struktur dan organisasinya. Saat ini, Bawaslu belum punya pegawai organik, masih meminjam pegawai dari Pemkab. Mereka juga sedang memperjuangkan untuk punya satker mandiri dengan kepala sekretariat pejabat eselon dan 5 sub bagian.
“Kita juga kekurangan sumber daya manusia. Saat ini, hanya ada 35 orang pegawai, termasuk 4 P3K baru,” ujarnya.
Selain itu, Bawaslu Kabupaten Kupang juga belum punya gedung sendiri. Saat ini mereka masih menumpang di gedung milik Pemkab. “Sudah ada dipa dari Pemda tapi belum dibangun,” ujarnya.
Meskipun banyak tantangan, Marthoni yakin bahwa Bawaslu akan terus berkembang dan menjadi lembaga yang lebih kuat dan efektif dalam mengawasi pemilu.
“Kita harus optimis. Saya yakin dengan kerja kolaborasi kita bisa mengatasi tantangan money politics dan sebagainya agar pesta demokrasi menjadi lebih berkualitas,” pungkasnya. (*)
