Majalah Suara Harapan – Ada kalanya sebuah bangsa tampak sibuk menata meja makan raksasa, lengkap dengan taplak anggaran, piring kebijakan, dan sendok statistik, sementara di sudut dapur ada seorang anak yang pergi karena tak kebagian alat makan paling sederhana. Kita menyebutnya pembangunan. Kita menamainya program strategis. Kita merapikannya dalam grafik dan presentasi. Tetapi pada suatu hari di Ngada, Nusa Tenggara Timur, sebuah angka yang tak sampai sepuluh ribu rupiah menjelma liang sunyi bagi seorang bocah kelas IV sekolah dasar.
YBS berusia sepuluh tahun. Usia ketika dunia seharusnya selebar halaman buku tulis, ketika masa depan masih bisa ditulis ulang dengan pensil yang mudah dihapus. Ia tidak meminta gawai untuk bermain gim. Tidak meminta sepatu baru. Bahkan bukan seragam. Ia hanya meminta buku tulis dan pulpen. Permintaan yang, bagi sebagian besar dari kita, bahkan tak layak menjadi catatan belanja. Namun bagi ibunya, MGT—seorang janda dengan lima anak, bekerja serabutan dan bertani—permintaan itu adalah kemewahan.
“Kita tidak punya uang.” Kalimat itu sederhana, jujur, dan kejam sekaligus. Ia bukan penolakan karena kikir, melainkan pengakuan atas batas hidup. Tetapi bagi seorang anak, kalimat semacam itu bisa berubah menjadi vonis: aku tidak cukup penting untuk diteruskan. Dari sinilah rasa malu mulai bekerja, pelan, diam, namun mematikan.
Pada waktu yang hampir bersamaan, negara sedang larut dalam perayaan angka. Program Makan Bergizi Gratis (MBG) digadang-gadang dengan anggaran fantastis: sekitar 300 triliun rupiah dalam APBN 2026. Angka yang disebut-sebut sebagai bukti keberpihakan negara kepada anak-anak. Angka yang berkilau di pidato, konferensi pers, dan baliho. Tetapi angka, seperti juga cahaya lampu sorot, sering kali menyilaukan—ia membuat kita gagal melihat apa yang berada di pinggir.
Di lapangan, MBG bukan sekadar soal nasi dan lauk. Ia adalah soal rantai distribusi, kontrak pengadaan, vendor, dapur umum, logistik, dan birokrasi. Dalam rantai itulah anggaran raksasa menemukan rumah nyamannya. Mereka yang berada dekat dengan lingkaran kekuasaan—pengusaha, penyedia jasa, perantara kebijakan—menikmati porsi utama. Sementara anak-anak sekolah, terutama di daerah seperti NTT, sering kali hanya menerima remah-remahnya: menu seadanya, distribusi tak merata, atau bahkan nihil kehadiran.
Negara gemar menyebut angka agregat. Tetapi angka agregat tak pernah bisa menjawab satu pertanyaan sederhana: apakah anak ini, hari ini, merasa dipedulikan. YBS tidak mati karena tidak makan siang. Ia mati karena tidak bisa menulis di kelas. Karena alat paling dasar untuk merasa setara dengan teman-temannya tak ada di tangannya.
YBS tinggal bersama neneknya yang berusia sekitar delapan puluh tahun. Bukan karena kasih sayang berkurang, melainkan karena kemiskinan memaksa keluarga miskin untuk pandai berbagi jarak. Ayahnya telah meninggal bahkan sebelum ia lahir. Hidup datang kepadanya tanpa pilihan-pilihan yang lazim kita anggap wajar. Sekolah, yang seharusnya menjadi ruang kesetaraan, perlahan berubah menjadi cermin yang memantulkan kekurangan.
Ia menulis sepucuk surat. Polisi mencocokkan tulisan itu dengan buku-buku sekolahnya: identik. Isinya bukan kemarahan. Bukan tudingan. Melainkan kepasrahan yang terlalu matang bagi seorang anak. Dalam bahasa Bajawa, ia menyebut ibunya “pelit sekali”. Sebuah kata yang polos. Anak-anak sering menamai dunia dengan kosa kata yang mereka punya. Mereka belum mengenal istilah “kemiskinan struktural”. Mereka belum paham bahwa yang pelit bukanlah ibu mereka, melainkan sistem yang membiarkan kebutuhan paling dasar menjadi barang mewah.
“Kalau saya meninggal, mama jangan menangis.” Kalimat ini bukan keberanian. Ini tanda menyerah. Dalam psikologi perkembangan, Erik Erikson menyebut usia ini sebagai fase industry versus inferiority: masa ketika anak ingin merasa mampu, berguna, dan diakui. Ketika alat belajar tak tersedia, rasa malu datang lebih dulu daripada lapar. Malu adalah luka sosial. Ia tidak berdarah, tetapi membuat seseorang menarik diri dari dunia.
Di dahan pohon cengkih, tak jauh dari pondok, YBS pergi. Kita tergoda menyederhanakan sebab: pulpen, buku tulis. Tetapi penyederhanaan sering kali menjadi cara paling halus untuk menghindar. YBS tidak meninggal karena pulpen dan buku tulis. Ia meninggal karena martabatnya sebagai pelajar dirampas oleh kemiskinan yang dibiarkan, dinormalisasi, bahkan dianggap wajar.
Di titik inilah ironi kebijakan publik menjadi telanjang. Negara dengan enteng mendiskusikan ratusan triliun rupiah untuk satu program, tetapi gagap memastikan sepuluh ribu rupiah hadir tepat waktu bagi seorang anak. Kita berbicara tentang generasi emas, bonus demografi, dan masa depan bangsa, sementara di akar rumput, masa depan itu patah sebelum sempat tumbuh.
Tak berhenti di sana, negara juga sibuk mengukir citra global. Sumbangan belasan triliun rupiah diumumkan untuk tragedi kemanusiaan di Gaza. Solidaritas itu, pada dirinya, mulia. Tetapi kebajikan yang dipertontonkan keluar negeri sering kali berbanding terbalik dengan kepekaan ke dalam. Hannah Arendt pernah mengingatkan tentang banality of evil: kejahatan tidak selalu lahir dari niat jahat, melainkan dari rutinitas, kepatuhan, dan kebiasaan untuk tidak berpikir. Dalam konteks ini, kebutaan nurani negara bukan karena kebencian, melainkan karena terlalu sibuk mengelola citra dan ambisi.
Jean-Jacques Rousseau menulis bahwa legitimasi kekuasaan terletak pada kemampuannya melindungi yang lemah. Negara yang kuat bukan yang paling lantang berpidato atau paling besar anggarannya, melainkan yang paling hadir bagi mereka yang tak punya daya tawar. Dalam kisah YBS, negara absen. Atau lebih tepatnya, negara hadir dalam bentuk yang salah: hadir sebagai angka, bukan sebagai tangan yang menolong.
Surat YBS bukan sekadar catatan perpisahan. Ia adalah dokumen kegagalan kolektif. Ia menegaskan bahwa pendidikan tak pernah netral. Ia bisa menjadi tangga, tetapi juga bisa menjadi tembok. Ketika alat tulis menjadi syarat tak tertulis untuk merasa pantas berada di kelas, sekolah telah berubah menjadi arena seleksi sosial. Yang kuat bertahan. Yang lemah menyingkir—atau disingkirkan oleh rasa malu.
Kita sering membicarakan kemiskinan sebagai masalah ekonomi. Padahal ia juga masalah bahasa: bagaimana negara berbicara kepada warganya yang paling miskin. Apakah dengan angka dan jargon, atau dengan kehadiran nyata. Apakah dengan baliho, atau dengan pulpen dan buku di tangan anak.
Ada ironi yang tak bisa disangkal: triliunan rupiah dibahas dengan ringan, sementara sepuluh ribu rupiah menjadi tembok tak tertembus. Di antara dua angka itu, ada jarak yang bukan sekadar nominal, melainkan jarak nurani. Kita mungkin bangga pada program. Kita mungkin puas pada laporan. Tetapi selama masih ada anak yang berpikir bahwa kepergiannya adalah solusi, ada sesuatu yang rusak pada cara kita memahami kebahagiaan.
YBS tidak lemah. Dunia di sekitarnya yang terlalu keras dan terlalu diam. Dan diam, seperti kita tahu, adalah bentuk lain dari persetujuan.
Esai ini tidak meminta air mata. Ia menuntut ingatan dan tanggung jawab.
Sebab sesungguhnya, selembar surat ini tidak hanya ditujukan kepada Mama Reti—seorang ibu yang dipaksa keadaan untuk berkata “tidak punya uang” kepada anaknya sendiri. Surat ini juga dialamatkan kepada Bapa Presiden Prabowo Subianto, kepada para pemimpin dan anggota MPR dan DPR dari pusat hingga daerah, kepada para gubernur, bupati, dan wali kota, serta kepada seluruh aparatus yang hari-harinya diisi rapat anggaran, pidato pembangunan, dan jargon kesejahteraan.
Tetapi surat ini tidak berhenti di sana. Ia juga ditujukan kepada kita semua—kepada masyarakat yang sering kali terbiasa mengagumi angka besar dan lupa pada luka kecil; kepada publik yang gemar berdebat soal triliunan, namun abai pada sepuluh ribu rupiah yang tak pernah sampai. Termasuk kepada saya sendiri, yang menulis dengan jarak aman, dan kepada kita yang membaca dengan rasa iba, lalu perlahan melanjutkan hidup seperti biasa.
Sebab kematian YBS bukan hanya akibat kemiskinan, melainkan akibat kelalaian kolektif. Ia lahir dari sistem yang terlalu sibuk mengatur citra, tetapi malas mengurus yang paling rapuh. Dari negara yang gemar tampil sebagai dermawan di panggung dunia, namun gagal memastikan bahwa seorang anak di Ngada bisa menulis pelajaran hari esok.
Jika negara adalah rumah bersama, maka surat ini adalah ketukan kecil dari pintu dapur—tempat yang jarang kita periksa. Ia mengingatkan bahwa kebijakan, betapapun megahnya, harus diuji pada pertanyaan paling sederhana: apakah ia membuat seorang anak merasa pantas untuk tetap hidup dan belajar esok hari.
Jika jawabannya belum, maka selembar surat ini akan terus berulang. Ditulis ulang. Dikirimkan kembali. Bukan dengan tinta, melainkan dengan kehilangan demi kehilangan.
Dan pada akhirnya, kita patut bertanya dengan jujur: di negeri yang begitu fasih menghitung triliunan, mengapa sepuluh ribu rupiah bisa menjadi akhir dari sebuah masa kanak-kanak? (****)
Julianus Akoit, mantan Wartawan
