SETIAP tahun, tanggal 9 Februari, kita disuguhi upacara Hari Pers Nasional (HPN). Pidato-pidato tentang “kebebasan pers pilar demokrasi” bergema di ballroom hotel berbintang. Sementara di ruang redaksi, para wartawan bergulat dengan ancaman, Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dan tekanan untuk menuliskan “narasumber berkata” yang baik-baik saja. Ironi itu lebih tajam dari pisau. Pelaku media merayakan Hari Pers Nasional. Sementara jiwa pers itu sendiri sedang dijual per “gram” untuk menyambung hidup.
Ada sebuah lelucon pilu yang kini beredar di ruang-ruang redaksi. Lebih mudah mencari hantu di gedung tua daripada mencari iklan yang bersedia membiayai kerja jurnalistik yang bermartabat. Pers Indonesia sedang “merangkak” dalam dua krisis sekaligus. Yakni, krisis ekonomi yang akut dan krisis keberanian yang kronis. Yang pertama membuat kantong kering, yang kedua membuat nurani kerontang.
Data berbicara kasar. Iklan menguap, beralih ke platform digital yang tak memedulikan kebenaran, hanya engagement. Media-media besar bertahan dengan memangkas tulang dan daging. Ada PHK massal, pengurangan halaman, dan yang paling berbahaya—pengurangan substansi.
Menurut data yang terungkap ke media, selama tahun 2023-2025 setidaknya ada 1.500 pekerja media kehilangan pekerjaan. Dan, tidak sedikit wartawan yang kena PHK mendirikan media online dengan sumber daya terbatas. Ada yang sukses, tapi lebih banyak yang “kembang kempis”.
Lalu, untuk bertahan hidup, banyak media yang mengambil jalan pintas yang mematikan jiwa — menjadi “corong” kekuasaan, atau dalam bahasa kasarnya—buzzer bermedia. Tidak sedikit yang jadi media “pemeras” yang “kumpul kebo” dengan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM).
Ini bukan sekadar transformasi bisnis. Ini adalah pengkhianatan publik. Ketika media mengganti misi penyampaian informasi dengan misi penyebaran pujian, ia telah beralih dari pilar demokrasi menjadi “tukang stempel” kekuasaan.
Pemerintah, dengan segala keluhannya, bukannya membuka ruang dialog, justru mengeluarkan imbauan naif: “beritakan yang baik-baik saja”. Seolah-olah realitas bangsa ini hanya terdiri dari jalan mulus dan senyum semringah. Dan, bukan juga dari lubang di jalan, air mata di pinggir kota, dan kegelisahan di ruang hakim.
Kuburan Massal yang Digali Bersama
Krisis ekonomi media bukan lagi fenomena, melainkan kuburan massal yang digali bersama. Iklan, napas kehidupan media konvensional, telah kabur ke dunia digital yang tak peduli pada verifikasi. Hanya pada viralitas. Media besar tercekik, lalu mencari oksigen dari sumber yang paling dekat dan paling berbahaya, yaitu kantong kekuasaan. Mereka bertransformasi dari pemberi informasi menjadi “tukang puji”. Dari watchdog menjadi showdog yang menari-nari atas perintah pentolan sirkus politik.
Dan kekuasaan? Boleh jadi tidak sekadar membuka kantong. Tapi juga membuka mulut untuk memberi sinal halus. “Imbauan untuk memberitakan yang baik-baik saja”. Kalimat itu, dalam segala kehalusan retorikanya, adalah “palu godam” yang menghantam fondasi jurnalisme. Ia adalah perintah untuk memandang Indonesia melalui kaca mata mawar, mengabaikan duri dan lubang yang membuat bangsa ini terhuyung-huyung. Pemerintah yang alergi terhadap kritik adalah pemerintah yang mengidap paranoid, yang melihat setiap pertanyaan bukan sebagai masukan, melainkan sebagai makar.
Alergi terhadap kritik adalah gejala penyakit kekuasaan yang tak percaya diri. Kekuasaan yang sehat menyadari bahwa kritik yang jernih bukanlah racun, melainkan vitamin untuk kebijakan yang lebih kuat. Namun, yang kita saksikan adalah upaya sistematis untuk mengubah fungsi pers dari watchdog menjadi lapdog — dari anjing penjaga yang menggonggong tanda bahaya, menjadi anjing pangkuan yang mengibas-ngibaskan ekor menyenangkan majikan.
Sebuah Peringatan bagi Nisan Idealisme
Lalu, di tengah “panggung” sandiwara inilah Hari Pers Nasional – yang tahun ini dipusatkan di Serang, Banten. Sebuah peringatan yang semakin mirip “nisan” bagi idealisme yang mati muda.
Maka, izinkan penulis menyampaikan otokritik, terutama untuk insan pers yang masih menghirup udara di ruang yang “pengap” ini. Paling tidak ada empat hal untuk diingat kembali.
Satu, pers terlalu gampang menukar martabat dengan kontrak. Ketika tekanan ekonomi datang, apakah langkah pertama adalah berjuang mencari model bisnis baru yang independen, atau justru melirik “proyek khusus” dari kekuasaan? Banyak dari kita yang menggunakan kemewahan jargon “pertimbangan strategis” untuk membungkus praktik menjual ruang redaksi. Kita telah mengubah profesi ini dari profesi pencari fakta menjadi profesi pencari tender.
Dua, pers menjadi penonton yang pasif atas pemiskinan diri. Alih-alih bersatu melawan tekanan yang mematikan. Pers lebih sering saling sikut memperebutkan remah-remah yang dilempar kekuasaan. Organisasi pers lebih sibuk mengurus sertifikasi dan perayaan, ketimbang membangun solidaritas konkret untuk wartawan yang di-PHK. Atau, diseret ke pengadilan karena pemberitaannya. Pendek kata, telah kehilangan naluri kolektif untuk bertahan secara terhormat.
Tiga, pers larut dalam budaya “narasumberisme”. Pers hari ini terlalu sering menjadi stenografer yang rajin. Menuliskan apa kata pejabat, tanpa mengkontekstualisasi, menguji, atau—yang paling berbahaya—membandingkannya dengan realita di lapangan. Jujur, sebagian besar media telah meninggalkan tugas untuk menjadi interpretasi bagi publik, dan memilih menjadi pengeras suara bagi penguasa. Di mana investigasi mendalam? Di mana keberanian mewawancarai kekuasaan dengan pertanyaan yang menukik? Ia seringkali dikubur di bawah timbunan “news yang aman” dan “berdaging”.
Empat, pers lupa pada publik, dan publik pun meninggalkan pers. Ketika kepercayaan publik hilang karena mereka membaca pemberitaan kita yang jurnalistik di satu halaman, dan iklan advertorial pemerintah yang masif di halaman lain. Jangan salahkan mereka beralih ke media sosial. Kita telah mengikis kepercayaan itu sendiri dengan sikap mendua. Pers yang seharusnya berada di sisi rakyat, kini sering dilihat berada di sisi proyek.
Lantas, Apa Peran Pers di Masa Depan?
Masa depan pers terletak pada revolusi mental dan bisnis secara bersamaan. Pertama, ia harus kembali menjadi “pembeda” yang jelas. Di tengah banjir informasi dan propaganda, nilai tertinggi adalah kredibilitas yang tak tergoyahkan. Itu hanya bisa dibangun dengan konsistensi menyajikan kebenaran, sekalipun pahit bagi kekuasaan dan—yang lebih sulit—bagi pemilik media sendiri.
Kedua, ia harus berani mencari “ibu susu” yang baru. Ketergantungan pada iklan korporat dan proyek pemerintah adalah bunuh diri bertahap. Sudah waktunya berpikir serius tentang model membership, crowdfunding, yayasan, atau kerja sama antar media independen. Uang dari publik yang mengharapkan kejernihan, lebih mulia daripada uang dari kekuasaan yang menghendaki kepatuhan.
Ketiga, ia harus menjadi jaringan, bukan menara yang terpisah-pisah. Kekuasaan yang represif akan selalu mencoba memecah belah. Solidaritas antar media, dengan organisasi masyarakat sipil, dan dengan serikat pekerja. Juga, dengan akademisi, adalah tameng yang kuat. Perlindungan kolektif terhadap insan pers yang diserang adalah suatu keharusan.
Keempat, dan ini yang terpenting: pers harus kembali ke fungsi dasarnya. Pers tetap menjadi penyambung lidah rakyat yang terjepit, dan pengawas kekuasaan yang tak kenal lelah. Pers harus berani membajak tanah kebenaran yang mengeras, meski tangannya berkapalan.
Hari Pers Nasional seharusnya bukan hari untuk pestasi jabatan tangan dengan penguasa. Hari Pers Nasional harusnya menjadi hari “berkabung” untuk ruang kritik yang mati. Dan, sekaligus hari sumpah untuk menghidupkannya kembali.
Pers tidak butuh lebih banyak perayaan. Pers butuh lebih banyak keberanian. Keberanian untuk mengatakan, di tengah upacara yang meriah ini, bahwa “Raja tidaklah telanjang” adalah kebohongan terbesar yang bisa diberitakan pers—dan kita semua sedang menjadi bagian dari kebohongan itu.
Pilihan ada di tangan pers sendiri. Ya, terus memperingati Hari Pers Nasional sebagai ritual kosong, atau menjadikan setiap hari sebagai hari untuk mempraktikkan pers yang sejati — yang berdiri di atas hasil kerja keras yang nyata dan kelembutan pada rakyat, ketegasan pada kekuasaan. Pilihannya sederhana, menjadi pelaku sejarah, atau menjadi tontonan dalam sejarah kebangkitan otoritarianisme baru.
Terakhir, dan yang terpenting, pers harus kembali mempercayai rakyat. Rakyat tidak bodoh. Mereka bisa membedakan antara media yang menjilat dan media yang melayani. Dalam jangka panjang, kepercayaan adalah mata uang yang paling berharga. Media yang kehilangan kepercayaan, meski penuh iklan proyek, pada hakikatnya sudah menjadi bangkai.
Nasib pers adalah nasib demokrasi kita. Jika pers sekarat karena menjadi buzzer, maka demokrasi pun tinggal menunggu waktu. Namun, jika ada secercah tekad dari insan pers yang tersisa untuk bangkit, membersihkan diri, dan berdiri tegak di atas kaki sendiri—maka masih ada harapan
Eko B. Supriyanto,
Pemimpin Redaksi Infobank Media Group
