Majalah Siara Harapan – Rencana pemerintah menerapkan kebijakan work from home (WFH) bagi pegawai untuk menekan konsumsi bahan bakar minyak (BBM) menuai respons dari kalangan karyawan. Mereka menilai penerapannya perlu diatur secara tepat, termasuk dalam penentuan hari pemberlakuan WFH.
Angel (27), salah satu karyawan swasta, setuju dengan kebijakan WFH jika tujuannya menghemat BBM. Menurutnya, pengurangan mobilitas harian ke kantor bisa berdampak langsung pada konsumsi bahan bakar.
“Kalau dari saya pribadi, cukup setuju ya. Soalnya dengan WFH, kita bisa mengurangi perjalanan ke kantor yang biasanya pakai kendaraan pribadi. Itu pasti berdampak ke penghematan BBM juga kan,” kata Angel saat ditemui di kawasan Ragunan, Jakarta Selatan, Senin (23/3/2026).
Meski demikian, ia menilai efektivitas kebijakan ini sangat bergantung pada kesiapan masing-masing perusahaan dalam menerapkan sistem kerja jarak jauh.
“Tergantung pelaksanaannya sih. Kalau perusahaannya sudah siap, menurut saya bisa efektif. Tapi kalau belum, justru bisa mengganggu produktivitas,” ujarnya.
Angel juga menambahkan upaya penghematan energi seharusnya tidak hanya dibebankan pada karyawan. Dia mengusulkan menteri-menteri turut menggunakan transportasi umum.
“Sebenarnya nggak bisa cuma dengan WFH ya. Efisiensi kaya gini sebenernya pemerintah bisa dari mengurangi acara besar, kalau perlu juga sekelas menteri itu naik transum juga,” tuturnya.
Terkait waktu penerapan, Angel menyarankan agar WFH dilakukan pada hari-hari dengan potensi kemacetan tinggi, seperti Senin atau Jumat.
“Mungkin bisa dimulai di hari-hari dengan potensi kemacetan tinggi, kayak Senin atau Jumat,” katanya.
Hal senada disampaikan Gilang (29). Ia menilai kebijakan WFH sebagai langkah yang masuk akal di tengah tingginya konsumsi BBM.
“Kalau tujuannya untuk menghemat energi nasional, menurut saya cukup masuk akal. Dengan mengurangi mobilitas harian, dampaknya mungkin bisa cukup besar kalau dilakukan serentak,” ujar Gilang.
Namun, ia mengingatkan bahwa tidak semua sektor pekerjaan dapat menerapkan WFH. “Tidak semua bidang bisa WFH. Kerjaan seperti layanan masyarakat kan harus tetap hadir fisik. Jadi mungkin ini lebih cocok untuk sektor perkantoran,” jelasnya.
Gilang juga mengusulkan agar WFH diterapkan pada hari Jumat, yang menurutnya kerap diwarnai kemacetan menjelang akhir pekan. Ia pun berharap, jika kebijakan WFH benar-benar diterapkan, pemerintah dapat menyusun aturan yang jelas dan fleksibel agar tidak mengganggu produktivitas kerja.
“Jumat kali ya, soalnya sering macet. Jadi mungkin bisa lebih terasa dampaknya,” ucapnya.
“Semoga kalau memang jadi diterapkan, aturannya jelas dan tidak mendadak, lebih fleksibel, karena kondisi tiap perusahaan berbeda,” imbuhnya.
Diketahui, pemerintah berencana menerapkan kebijakan WFH selama satu hari dalam sepekan setelah Lebaran 2026 sebagai langkah efisiensi penggunaan BBM di tengah gejolak global.
Kebijakan ini merupakan tindak lanjut arahan Presiden Prabowo Subianto yang menekankan pentingnya penghematan energi, terutama di tengah konflik Timur Tengah yang berdampak pada harga minyak dunia.*Referensi
