Majalah Suara Harapan – Pemerintah Provinsi Baun-Ekam, luput dari perhatian pemerintah akhirnya anggota DPRD kabupaten Kupang Ary Buraen memberikan solusi.
Jalur yang menghubungkan beberapa kecamatan akhirnya terputus akibat longsor tepat di desa Tunbaun, kecamatan Amarasi Barat Kabupaten Kupang Provinsi NTT.
Jalur ini rusak sudah berbulan-bulan namun belum ada perhatian dari pemerintah provinsi NTT dan juga pemerintah kabupaten Kupang, akibatnya warga di beberapa kecamatan terisolir.
Melihat hal itu, Politisi perindo Ary Buraen langsung bergerak membangun komunikasi dan menurunkan alat berat mengunakan dana pribadi agar akses jalan bisa dibuka dan warga bisa melintasi jalur tersebut.
Saat dijumpai media ini pada Rabu, 8 April 2026, Ary Buraen mengatakan akses jalan yang rusak harus ada penaganan agar tidak berdampak pada kehidupan sosial masyarakat diwilayah terdampak.
Sebagai anggota DPRD kabupaten kupang dirinya juga mengungkap tidak memiliki kewenangan dalam politik anggaran sebab jalur yang rusak tersebut merupakan status jalan provinsi. Ia berharap pemerintah provinsi lebih peka dengan kondisi masyarakat yang terisolir seperti ini.
”Yah ini jalur memang ada di kabupaten kupang namun statusnya jalan provinsi, tentu kita yang DPRD kabupaten tidak punya kewenangan dalam menentukan anggaran perbaikan infrastruktur jalan yang rusak. kita harap pemerintah provinsi dan DPRD provinsi bisa Peka terhadap persoalan ini.
Melihat kondisi ini, kata Ary kita tidak bisa menunggu dan berharap pada ruang kosong, perlu ada solusi nyata yang lahir dari kita sebagai masyarakat, sebagai tokoh pemuda, dan sebagai pemerintah. Untuk itulah kemarin saya coba berkoordinasi secara pribadi untuk mencarikan solusi dengan menurunkan alat berat agar akses jalan kembali dibuka sebab pada ruas tersebut terdapat 3 titik longsor dan tidak bisa dilalui kendaraan roda empat dan roda enam.
Sebagai tokoh pemuda, yang kini menjabat sebagai ketua DPW pemuda perindo NTT memberi kritikan tajam kepada pemerintah provinsi NTT agar tidak menutup mata, telinga dan nurani. Sebab pemerintah punya tanggung jawab untuk melihat mendengar dan merasakan penderitaan warga.
”Kita harus jujur, maaf saya kritik sedikit tajam pemerintah provinsi NTT harus buka mata telinga dan hati supaya bisa lihat, dengar dan rasakan apa yang masyarakat rasakan, bukan hanya urus kegiatan seremonial saja, jujur saya lihat pemerintah provinsi sudah mati rasa atas setiap penderitaan yang masyarakat alami.”tuturnya.
Ary Buraen berharap dalam waktu dekat pemerintah provinsi bisa memberi perhatian serius agar jalur tersebut tidak menjadi ancaman terhadap kehidupan masyarakat.*Referensi Suara NTT


































