Majalah Suara Harapan – Anggota Komisi IV DPR RI, Usman Husin, mendukung pelaksanaan program Bantuan Pangan Nasional yang akan digelontorkan pemerintah selama tiga bulan, yakni Oktober hingga Desember 2026. Menurutnya, bantuan pangan harus terus dilaksanakan secara berkala untuk membantu masyarakat kurang mampu memenuhi kebutuhan pokok.
Usman menilai, bantuan pangan merupakan salah satu bentuk kehadiran negara dalam menjaga daya beli masyarakat, khususnya kelompok ekonomi bawah yang masih membutuhkan dukungan pemerintah.
Ia menegaskan, bantuan pangan seharusnya diprioritaskan bagi masyarakat yang masuk dalam kelompok desil 1, 2, dan 3, serta paling tinggi desil 4, sesuai dengan kriteria yang ditetapkan pemerintah.
Namun, menurut Usman, persoalan utama yang masih terjadi di lapangan adalah ketidakakuratan data desil yang menjadi dasar penentuan penerima bantuan sosial.
“Persoalan yang harus menjadi perhatian serius adalah data desil yang belum akurat. Masih ada masyarakat yang benar-benar tidak mampu, tetapi justru masuk desil 7 atau 8, bahkan desil 9. Sebaliknya, ada masyarakat yang tergolong mampu justru masuk desil 3 atau 4,” ujarnya kepada wartawan, Jumat (9/10/2026)
Menurutnya, ketidakakuratan data tersebut berpotensi menyebabkan bantuan pangan tidak diterima oleh masyarakat yang benar-benar membutuhkan. Karena itu, pemerintah perlu melakukan pembenahan dan pemutakhiran data secara menyeluruh agar penyaluran bantuan lebih tepat sasaran.
Usman meminta pemerintah, Badan Pusat Statistik (BPS), serta Dinas Sosial di berbagai daerah untuk memperkuat koordinasi dalam melakukan verifikasi dan validasi data penerima bantuan.
Ia menekankan bahwa pendataan tidak boleh hanya mengandalkan data administratif, tetapi juga perlu memperhatikan kondisi ekonomi masyarakat yang sebenarnya di lapangan.
“Pemerintah, BPS, dan Dinas Sosial harus memastikan data penerima bantuan benar-benar sesuai dengan kondisi masyarakat. Jangan sampai warga yang seharusnya berhak menerima bantuan justru terlewat, sementara masyarakat yang lebih mampu malah tercatat sebagai penerima,” tegasnya.
Selain persoalan data, Usman juga mengingatkan agar distribusi Bantuan Pangan Nasional menjangkau masyarakat hingga ke pelosok pedesaan. Pemerataan penyaluran harus menjadi perhatian agar warga di wilayah terpencil tidak mengalami kesulitan dalam memperoleh bantuan.
Menurutnya, program bantuan pangan tidak cukup hanya dengan mengalokasikan anggaran dan menetapkan jadwal penyaluran. Pemerintah juga harus memastikan bantuan benar-benar sampai kepada keluarga yang membutuhkan tanpa terkendala persoalan pendataan maupun distribusi.
Usman berharap penyaluran bantuan pangan selama Oktober hingga Desember 2026 dapat berjalan optimal, disertai perbaikan data penerima dan pengawasan yang lebih ketat.
Dengan demikian, program Bantuan Pangan Nasional dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat kurang mampu serta memastikan kehadiran pemerintah dirasakan secara merata, termasuk oleh warga yang tinggal di pelosok desa.*Sipers
