Majalah Suara Harapan– Sejumlah pengusaha ekspedisi logistik di Kabupaten Rote Ndao menggelar pertemuan dengan anggota DPR RI asal Nusa Tenggara Timur (NTT), Usman Husin, di Desa Persiapan Loman, Kelurahan Mokdale, Kecamatan Lobalain, Rote Ndao, Selasa (20/10/2026) malam.
Pertemuan tersebut digelar untuk menyampaikan aspirasi dan keluhan para pelaku usaha terkait penerapan kebijakan kendaraan Over Dimension and Over Load (ODOL) serta tingginya tarif tiket penyeberangan kapal armada logistik.
Salah satu perwakilan pengusaha ekspedisi, Jhoni Ndun, mengungkapkan bahwa saat ini terdapat 82 pengusaha ekspedisi di Rote Ndao yang mengelola sedikitnya 388 unit armada angkutan.
”Setiap harinya ada sekitar 44 unit armada yang beroperasi pergi-pulang melayani rute Kupang–Rote,” ujar Jhoni.
Jhoni berharap pemerintah dapat mempertimbangkan kembali kebijakan ODOL secara bijak dengan memperhatikan karakteristik geografis NTT sebagai wilayah kepulauan yang sangat bergantung pada kelancaran rantai pasok barang.
Selain persoalan ODOL, para pengusaha juga menyoroti besarnya biaya operasional akibat tarif tiket penyeberangan kapal. Mereka mendorong adanya penyesuaian tarif tiket kapal angkutan barang hingga menjadi Rp 1,1 juta per unit.
Menanggapi keluhan tersebut, anggota DPR RI Usman Husin menyatakan komitmennya untuk menjembatani aspirasi para pengusaha ekspedisi kepada pemangku kepentingan terkait di tingkat daerah maupun pusat.
Terkait kebijakan ODOL, Usman menegaskan pentingnya pertimbangan yang matang dari pemerintah, terutama dalam menyeimbangkan kebutuhan logistik daerah kepulauan dengan aspek keselamatan transportasi.
”Permasalahan ini akan kami bantu komunikasikan agar ada pertimbangan yang matang. Prinsipnya, kelancaran pasokan barang daerah tetap berjalan, namun keselamatan lalu lintas dan armada juga harus diutamakan,” jelas Usman.
Sementara mengenai tingginya tarif penyeberangan, Usman berjanji akan segera berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi NTT dan pihak PT ASDP Indonesia Ferry (Persero).
Ia juga berencana membawa persoalan biaya logistik ini ke tingkat pusat melalui lintas komisi di DPR RI.
”Mengenai penyesuaian harga tiket, kami akan berkoordinasi dengan Pemprov NTT dan ASDP. Kami juga akan membangun komunikasi dengan Komisi V dan Komisi XI DPR RI yang membidangi BUMN agar tarif penyeberangan ini bisa diperhitungkan kembali secara proporsional,” pungkasnya.
