Amfoang Tercekik Kelangkaan BBM. Memicu Reaksi Keras dari Salomiel Arnius Buraen, Anggota DPRD Kabupaten Kupang
Majalah Suara Harapan – Bagi masyarakat di beranda utara Kabupaten Kupang, Amfoang bukan sekadar nama wilayah; ia adalah simbol ketangguhan di tengah keterbatasan infrastruktur.
Namun belakangan ini, ketangguhan itu sedang diuji hebat. Bukan hanya oleh jalanan yang memutus asa, melainkan oleh hilangnya urat nadi penggerak ekonomi, Bahan Bakar Minyak (BBM).
Kelangkaan BBM di empat kecamatan pesisir Amfoang Barat Daya, Amfoang Barat Laut, Amfoang Utara, dan Amfoang Timur, kini menjadi krisis nyata yang mencekik produktivitas petani, nelayan, hingga pelaku transportasi.
Di tengah jeritan warga, sebuah peristiwa di Kota Kupang pekan lalu seolah menyiram bensin ke dalam api. Aparat Satuan Brimob Polda NTT mengamankan sekitar 700 liter Pertalite dan Solar yang sedianya hendak dikirim ke Amfoang. Kejadian ini membuka tabir gelap: ada mata rantai distribusi yang karut-marut dan belum mampu diurai oleh pemerintah daerah.
Kondisi inilah yang memicu reaksi keras dari Salomiel Arnius Buraen, anggota DPRD Kabupaten Kupang yang akrab disapa Ary Buraen.
Bagi politisi muda Partai Perindo ini, apa yang terjadi di Amfoang adalah bentuk pembiaran yang sistematis terhadap rakyat kecil.
Ini bukan persoalan sepele. BBM adalah urat nadi ekonomi masyarakat. Pemerintah daerah harus hadir dengan langkah konkret, bukan sekadar menunggu atau membiarkan kondisi ini berlarut-larut, tegas Ary dengan nada bicara yang dalam.
Bagi nelayan di pesisir Amfoang Utara, satu liter solar adalah harapan untuk melaut. Bagi petani, ia adalah energi untuk mesin pompa atau alat angkut hasil bumi. Ketika jerigen-jerigen itu kosong, maka dapurnya pun terancam berhenti berasap.
Ary Buraen menyoroti bahwa masyarakat Amfoang sudah cukup menderita dengan kondisi infrastruktur jalan yang memprihatinkan. Menambah beban dengan kelangkaan BBM sama saja dengan memperparah isolasi ekonomi mereka.
Masyarakat saat ini sudah sangat menderita. Persoalan BBM ini harus segera dicarikan solusi agar tidak membunuh rakyat kecil secara sistematik, tambahnya.
Kritik yang dilontarkan Ary bukan tanpa alasan. Ia mendesak Pemerintah Kabupaten Kupang untuk berhenti memberikan alasan.
Perbaikan sistem distribusi, pengawasan ketat agar tidak ada penyelewengan, serta jaminan ketersediaan stok secara berkelanjutan adalah harga mati.
Jika pemerintah tetap abai, Ary khawatir kondisi ekonomi masyarakat pesisir yang sudah rentan akan semakin terpuruk.
