Majalah Suara Harapan – Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) kembali menggelar kegiatan Focus Group Discussion (FGD) bersama PT Pupuk Indonesia, dengan topik “Implementasi Pepres 6/2025 tentang Tata Kelola Pupuk Bersubsidi” di Hotel Mulia Jakarta, pada Selasa (18/2/2025).
Kegiatan ini dipimpin oleh Ketua Komisi IV DPR, Siti Hediati Soeharto dihadiri oleh Direktur Utama PT Pupuk Indonesia, Rahmad Pribadi.Pada kesempatan tersebut, Anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Usman Husin, menyampaikan kekhawatirannya mengenai maraknya peredaran pupuk palsu di wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT).
Usman meminta agar PT Pupuk Indonesia dan Kementerian Pertanian segera menurunkan tim untuk mengecek kondisi di NTT, guna memastikan penyaluran pupuk subsidi yang tepat sasaran serta mengatasi masalah peredaran pupuk palsu yang bisa mengganggu produktivitas pertanian.
Usman Husin menegaskan peredaran pupuk palsu dapat merugikan petani dan berdampak pada ketahanan pangan nasional. Untuk itu, ia meminta agar penyaluran pupuk subsidi kepada petani di wilayah tersebut dapat dipantau langsung oleh PT Pupuk Indonesia dan Kementerian Pertanian. Hal ini bertujuan untuk memastikan pupuk yang diterima petani sesuai dengan kebutuhan mereka dan menghindari potensi penyalahgunaan.
Lebih lanjut, Usman Husin mengusulkan agar nama-nama penerima pupuk subsidi serta luas lahan yang digarap oleh petani, ditempelkan di papan pengumuman di kantor desa atau kelurahan. Ia juga menyarankan agar informasi mengenai jumlah dan harga pupuk yang tersedia di setiap desa dapat dipublikasikan secara terbuka. Langkah ini diharapkan dapat meningkatkan transparansi dan memastikan bahwa penyaluran pupuk berjalan dengan efisien, tepat waktu, dan tepat sasaran.
Anggota Komisi IV ini berharap dengan adanya sistem transparansi seperti ini, petani dapat melakukan antisipasi jika ketersediaan pupuk subsidi mulai menipis. “Dengan cara ini, petani bisa lebih siap dan memastikan produksi tanaman pertanian meningkat, yang pada gilirannya berkontribusi pada ketahanan pangan yang lebih baik di NTT dan Indonesia secara keseluruhan,” ujar Usman.
Dalam FGD tersebut, Titiek Soeharto dan Rahmad Pribadi mengapresiasi masukan dari Usman Husin dan memastikan akan menindaklanjuti masalah yang disoroti, terutama terkait dengan pengawasan distribusi pupuk bersubsidi.
Direktur Utama PT Pupuk Indonesia, Rahmad Pribadi, juga berkomitmen untuk memperketat pengawasan distribusi dan melakukan evaluasi menyeluruh agar peredaran pupuk palsu bisa diminimalisasi.
Kegiatan ini menjadi langkah penting dalam upaya penguatan tata kelola subsidi pupuk di Indonesia, dengan harapan bisa menjaga ketahanan pangan nasional dan mendukung kesejahteraan petani.*Referensi
