Majalah Suara Harapan – Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan salah satu sumber pendapatan yang vital bagi pemerintah daerah dalam menjalankan berbagai program dan layanan publik.
Saat ini di Kabupaten Kupang, kondisi PAD pada tahun 2025 diharapkan dapat meningkat secara signifikan. Namun, hingga pertengahan tahun 2025, PAD Kabupaten Kupang masih terjebak di angka 30 miliar rupiah.
Hal ini tentunya menjadi perhatian penting bagi masyarakat dan pemerintah daerah, terutama dalam menyikapi janji yang telah diutarakan oleh Bupati Kupang untuk menciptakan PAD sebesar 300 miliar rupiah dalam jangka waktu tiga tahun berjalan.
Adapun beberapa tantangan yang dihadapi oleh Pemerintah Kabupaten Kupang dalam rangka merealisasikan target PAD.
Pertama, kondisi ekonomi daerah yang mungkin terdampak efisiensi, sehingga pendapatan masyarakat menurun dan otomatis mengurangi potensi pajak yang bisa diperoleh pemerintah.
Kedua, pengelolaan aset daerah yang kurang optimal. Tidak sedikit aset Pemerintah Kabupaten Kupang di wilayah hukum Kota Kupang yang tidak dimanfaatkan secara maksimal atau berada dalam kondisi terbengkalai.
Pengoptimalan aset ini sangat penting agar daerah dapat meningkatkan PADnya. Opsi selanjutnya penjualan aset masih juga dinanti oleh masyarakat demi peningkatan PAD.
Ketiga, transparansi pengelolaan pajak juga menjadi tantangan yang perlu dihadapi. Seringkali masyarakat tidak melihat manfaat langsung dari pajak yang mereka bayar, yang berujung pada rendahnya tingkat kepatuhan dalam membayar pajak. (Contoh Problematik PT. BAIT).
Oleh karena itu, pemerintah perlu aktif mengedukasi masyarakat mengenai pentingnya kontribusi mereka serta bagaimana pajak digunakan untuk pembangunan daerah.
Janji Bupati Kupang, Yosef Lede untuk mencapai PAD sebesar 300 miliar rupiah dalam tahun ketiga kepemimpinannya adalah sebuah cita-cita yang harus didukung dengan tindakan nyata.
Bupati perlu menyusun strategi yang jelas dan terukur. Ini termasuk melakukan identifikasi potensi-potensi pajak baru, seperti sektor pariwisata yang masih berkembang di Kabupaten Kupang. Pemanfaatan teknologi informasi dalam sistem pemungutan pajak juga sangat dianjurkan untuk memudahkan warga dalam memenuhi kewajibannya.
Bupati juga harus menciptakan lingkungan yang kondusif bagi para pelaku usaha. Dengan mendukung pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), pemerintah daerah dapat menggali potensi pajak yang bersumber dari sektor ini.
Selain itu, meningkatkan kerjasama antara masyarakat dan pemerintah juga sangat penting untuk menciptakan rasa saling percaya yang akan berujung pada kepatuhan akan pajak.
Jika pada akhir tahun 2025 target PAD tidak tercapai, maka berbagai konsekuensi serius bisa terjadi. Program-program pembangunan yang telah direncanakan, baik dalam sektor infrastruktur, pendidikan, maupun kesehatan, bisa terhambat atau bahkan tidak terlaksana sama sekali. Hal ini tentu akan sangat merugikan masyarakat, yang terlebih dahulu berharap akan adanya perbaikan dan kemajuan di daerah mereka.
Dalam jangka panjang, rendahnya PAD juga dapat memengaruhi stabilitas keuangan daerah. Kemampuan Kabupaten Kupang untuk berinovasi dan menerapkan program-program akan terhambat, dan ini bisa berakibat pada menurunnya kualitas layanan kepada masyarakat.
Oleh karena itu, penting bagi pemerintah daerah untuk mempertanggungjawabkan janji yang telah mereka buat dengan kinerja yang nyata.
