Majalah Suara Harapan – Bupati Kupang Yosef Lede menghadiri Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama DPRD Kabupaten Kupang, Rabu (18/2-2026) bertempat di Ruang Utama Gedung DPRD Kab. Kupang.
Didampingi Sekda Teldi Sanam, Asisten 1 Guntur Taopan, Asisten III Pieter Sabaneno, pelaksanaan RDP dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Daniel Taimenas, Waket I Tome Da Costa dan Waket II Sofia De Haan dan anggota DPRD Kab. Kupang.
Bupati Kupang Yosef Lede menyatakan pelaksanaan mutasi dan penempatan pejabat harus mengedepankan profesionalitas Aparat, termasuk saat dirinya melantik 24 Camat dan 17 Lurah Se-Kabupaten Kupang yang merupakan alumni IPDN. Harapannya akan terbangun sistem kerja yang baik, pelayanan kepada masyarakat dan publik yang semakin baik pula. “Ini sesuai dengan perintah Undang-undang, kita tempatkan orang yang kompeten, termasuk spesifikasi pendidikannya,” ungkap Yosef.
Terkait adanya dampak bagi pejabat lainnya yang digantikan, dirinya menyatakan tetap memberikan perhatian, dan melihat posisi jabatan lain yang tersedia termasuk memperhatikan hak-haknya. “Sebuah perubahan ada konsekuensi, dan sebagai Pejabat Pembina Kepegawaian saya tahu itu dan pasti bertanggung jawab. Sebelumnya ada penyuluh, yang menempati jabatan Camat, kita gantikan dengan pejabat berlatar belakang Pemerintahan,” ungkap Bupati Yosef.
Pada kesempatan itu dirinya tegaskan kepada Sekda, agar dalam pekan depan, senin untuk dilakukan pelantikan,” ungkap Bupati Yosef di depan Anggota DPRD.
Koordinasi terhadap BKN dan perbaikan tetap dilakukan melalui sistem, sehingga informasi bahwa ada pemblokiran sistem tidak benar.
Dirinya mengajak jajaran DPRD membangun sinergi dan kolaborasi dalam membangun Kabupaten Kupang, dan membuka ruang bagi komunikasi termasuk terhadap permasalahan yang ada. Terhadap gaji pegawai dan hak-hak kepegawaian dirinya tegaskan tidak boleh dikorbankan, setelah penyerahan DPA semua sudah bisa berproses baik gaji pegawai hingga program kegiatan.
Terkait dengan keterbatasan fiskal daerah, Bupati Yosef nyatakan terus berjuang dan membangun koordinasi di Pemerintah Pusat sehingga dapat terbantu dengan anggaran DAK, Inpres dan lainnya.
Ketua DPRD Kab. Kupang Daniel Taimenas menyatakan RDP dilakukan menindaklanjuti adanya laporan ASN yang tidak mendapat jabatan. Ini penting untuk kita mendengar langsung penjelasan Pemerintah dan ada tindaklanjutnya. Meski beberapa waktu belum terlaksana namun kali ini bisa terlaksana dengan baik.*Sipers
