Majalah Suara Harapan – Satu tahun sejak 20 Februari 2025, Gubernur Maluku Utara Sherly Tjoanda menyampaikan klaim capaian kinerja pemerintahannya melalui video yang diunggah di akun Instagram resminya.
Dalam pemaparannya, ia menegaskan bahwa arah perubahan di Maluku Utara mulai terlihat di berbagai sektor strategis.
Di bidang pendidikan, Pemprov Maluku Utara resmi menghapus biaya komite SMA, SMK, dan SLB negeri maupun swasta melalui program BOSDA. Tahun 2025 dialokasikan Rp38 miliar dan meningkat menjadi Rp50 miliar pada 2026. Selain itu, lebih dari Rp54 miliar dari APBD dan Rp92 miliar dari APBN digelontorkan untuk revitalisasi serta digitalisasi sekolah. Kebijakan ini diklaim untuk memastikan tidak ada lagi anak Maluku Utara tertinggal karena persoalan biaya.
Di sektor kesehatan, hampir 100 persen warga disebut telah terdaftar dalam BPJS Kesehatan. Dengan KTP Maluku Utara, layanan diklaim dapat aktif dalam 24 jam, sehingga akses kesehatan menjadi lebih cepat dan merata.
Untuk kesejahteraan masyarakat, sebanyak 700 rumah tidak layak huni direnovasi pada 2025 dengan anggaran sekitar Rp20 miliar. Pada 2026, jumlahnya ditargetkan meningkat menjadi 1.500 unit.
Di sektor pertanian, 1.500 hektare lahan baru dibuka dan 41 kilometer jalan tani dibangun. Hilirisasi komoditas kelapa dan rempah juga didorong melalui kolaborasi dengan Kementerian Pertanian RI agar petani memperoleh nilai tambah, tidak sekadar menjual bahan mentah.
Sementara di wilayah pesisir, transformasi dimulai dari Kampung Nelayan Dufa-Dufa dengan bantuan 230 kapal dan alat tangkap serta akses pembiayaan bagi nelayan.
Untuk infrastruktur, sekitar Rp700 miliar dialokasikan bagi pembangunan jalan dan jembatan. Pada 2025 dibangun delapan jembatan dengan total bentangan 145 meter serta jalan beraspal 6,2 kilometer di sejumlah ruas. Pada 2026 direncanakan pembangunan jalan lapen sepanjang 49,5 kilometer, jalan beraspal 15,5 kilometer, serta 12 unit jembatan dengan total bentangan 662 meter di berbagai wilayah Halmahera, Pulau Mandioli, Pulau Makian, dan Kota Ternate.
Dalam aspek tata kelola, Maluku Utara masuk Zona Hijau Monitoring Center for Prevention KPK dengan skor 89. Dari sisi ekonomi, pertumbuhan Maluku Utara pada 2025 disebut mencapai sekitar 34,17 persen, menjadikannya salah satu yang tertinggi di Indonesia.
Sherly Tjoanda menyatakan satu tahun mungkin belum cukup menyelesaikan seluruh tantangan, namun cukup untuk menunjukkan bahwa perubahan sedang berjalan.
Menurut Anda, apakah capaian ini sudah terasa di daerah masing-masing?
