JAKARTA, MAJALAH SUARA HARAPAN — Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI menyoroti temuan awal terkait besarnya anggaran makan dan minum di sejumlah pemerintah daerah (pemda) yang nilainya disebut mencapai Rp 1 miliar per hari. Angka tersebut dinilai tidak masuk akal dan mencerminkan lemahnya pengendalian belanja daerah, terutama di tengah upaya pemerintah pusat mendorong efisiensi anggaran.
Sorotan ini mencuat setelah Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengungkap adanya pemda yang terindikasi boros dalam mengelola anggaran konsumsi, berdasarkan hasil pemantauan Kementerian Dalam Negeri.
Mendagri Tito Karnavian mengungkapkan temuan tersebut saat memberikan keterangan di Jakarta, Rabu (14/1/2026). Ia menyebut, terdapat daerah yang mengalokasikan anggaran makan dan minum dalam jumlah sangat besar, bahkan untuk satu orang bisa mencapai Rp 1 juta.
Tidak hanya itu, Tito juga menemukan adanya praktik penggandaan agenda rapat yang dinilai tidak efisien.
“Kami mendorong semua daerah agar belanja dari pusat tepat sasaran, jangan dilebih-lebihkan. Rapat kalau bisa pakai Zoom meeting saja, apalagi rapat cuma sekali tapi dibuat 10 kali,” ujar Tito.
Menurut Tito, belanja pemerintah, baik yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) maupun dana transfer dari pemerintah pusat, harus benar-benar diarahkan pada kebutuhan yang prioritas dan berdampak langsung bagi masyarakat.
Menanggapi temuan Mendagri tersebut, Wakil Ketua Komisi II DPR RI Bahtra Banong menilai anggaran konsumsi hingga Rp 1 miliar per hari sangat sulit diterima secara logika.
“Kalau saya sih melihatnya, kalau Rp 1 miliar per hari itu menurut hemat saya tidak masuk akal,” kata Bahtra di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (15/1/2026).
Menurutnya, anggaran sebesar itu hanya dapat dibenarkan apabila pemda menggelar kegiatan berskala sangat besar setiap hari, yang pada praktiknya hampir mustahil terjadi.
Bahtra menilai, besarnya anggaran makan dan minum tersebut sangat kontras dengan kebijakan efisiensi belanja yang tengah digalakkan pemerintah pusat di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto.
Ia mempertanyakan logika penggunaan anggaran daerah yang bisa mencapai miliaran rupiah hanya untuk konsumsi, sementara jumlah tamu atau kegiatan harian di pemda umumnya terbatas.
“Dan itu kan tidak mungkin ada pesta setiap hari, dan biasanya ya memang uang makan minum itu kan setiap pemda bervariasi. Tapi misalnya kalau sampai Rp 1 miliar per hari, berapa banyak tamu yang diterima setiap harinya sampai bisa menghabiskan miliaran rupiah,” jelasnya.
Sebagai tindak lanjut, Komisi II DPR RI memastikan akan memanggil Menteri Dalam Negeri untuk meminta penjelasan lebih rinci terkait temuan tersebut, termasuk identitas pemda yang mengalokasikan anggaran konsumsi hingga miliaran rupiah per hari.
“Kami akan memanggil Kemendagri untuk menyampaikan pemda mana saja yang sampai mengeluarkan biaya miliaran sehari,” ujar Bahtra.
Pemanggilan ini dimaksudkan agar DPR dapat melakukan fungsi pengawasan secara optimal sekaligus mendorong perbaikan tata kelola anggaran daerah.
Bahtra menegaskan bahwa DPR tidak melarang adanya anggaran makan dan minum dalam kegiatan pemerintahan daerah. Namun, penggunaannya harus dilakukan secara wajar, proporsional, dan sesuai kebutuhan riil.
Ia juga mengingatkan pentingnya menyisihkan anggaran daerah untuk kebutuhan mendesak dan tak terduga, seperti penanganan bencana alam atau keadaan darurat lainnya.
“Kami tidak melarang, tapi sewajarnya. Negara kita banyak bencana, mestinya anggaran-anggaran itu di-saving. Jangan dihabiskan semua untuk makan dan minum,” tegas politikus Partai Gerindra tersebut.
Sorotan DPR ini diharapkan menjadi peringatan bagi seluruh pemerintah daerah agar lebih disiplin dan bertanggung jawab dalam mengelola anggaran publik, demi memastikan setiap rupiah benar-benar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. (fntv)
