Majalah Suara Harapan — Anggota Komisi IV DPR RI Daerah Pemilihan NTT II, Usman Husin, meminta pemerintah daerah segera mengevaluasi pengelompokan tingkat kesejahteraan masyarakat berdasarkan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) di Kabupaten Sumba Timur. Evaluasi ini dinilai mendesak karena masih ditemukannya penyaluran bantuan sosial (bansos) yang salah sasaran.
Pernyataan tersebut disampaikan Usman saat menghadiri penyaluran bantuan pangan komoditi beras di Kelurahan Hambala, Kecamatan Kota Waingapu, Sumba Timur, Sabtu (19/9/2026).
Usman menyoroti mentalitas sebagian masyarakat yang enggan keluar dari status miskin, sehingga warga berkuasa atau mampu justru terindikasi menerima bansos. Di sisi lain, ia menerima banyak keluhan dari warga miskin yang masuk ke dalam kategori desil tinggi (desil 8 hingga 10) sehingga terkeceualikan dari penerima manfaat.
”Hal serupa pernah saya temukan, ada warga miskin dan janda lanjut usia yang hidup susah hanya berharap pemberian tetangga, tetapi justru masuk desil 8 atau 10. Ini tidak wajar,” tegas Usman.
Ia meminta pemerintah daerah, RT/RW, dan aparat desa berkoordinasi erat dengan Dinas Sosial serta Badan Pusat Statistik (BPS) untuk melakukan perbaikan data agar bantuan benar-benar diterima oleh warga yang berhak.
Menanggapi hal tersebut, Lurah Hambala Muhammad Saleh membenarkan bahwa data penerima bantuan masih bermasalah. Untuk periode Juli–September 2026, tercatat ada 775 KK di Kelurahan Hambala yang menerima bantuan pangan beras. Namun, beberapa warga desil 1–4 justru belum terdata, sementara warga desil 5–10 malah masuk dalam daftar.
”Kami belum melakukan pendataan ulang. Seharusnya ada lebih dari 1.000 KK yang berhak mendapatkan bantuan di Kelurahan Hambala,” ujar Saleh.
Sementara itu, Pimpinan Cabang Bulog Waingapu, Inung Tri Afandi, menyatakan bahwa penyaluran beras telah dilakukan sesuai dengan target data yang diturunkan oleh Badan Pangan Nasional (Bapanas).
”Bantuan sosial komoditi pangan beras yang disalurkan ini sudah sesuai target pemerintah, bahkan penyaluran tahap awal sudah mencapai 100 persen,” terang Inung.
