Mendikdasmen Abdul Mu’ti Terapkan Swakelola Rehab 200 Ribu Sekolah
Majalah Suara Harapan – Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen), Prof Dr Abdul Mu’ti, melakukan perombakan dalam tata kelola perbaikan infrastruktur fisik pendidikan di Indonesia.
Mu’ti mengungkapkan fakta memprihatinkan bahwa saat ini terdapat lebih dari 200.000 sekolah di Indonesia yang mengalami kerusakan, mulai dari kategori ringan hingga berat.
Mayoritas sekolah rusak merupakan SD Inpres yang dibangun era Presiden Soeharto. Sekolah-sekolah tersebut selama ini nyaris tidak tersentuh perbaikan.
Hal ini disampaikan Abdul Mu’ti saat wawancara khusus dengan Direktur Pemberitaan Tribun Network Febby Mahendra Putra di Studio Tribunnews, Palmerah, Jakarta, Jumat (25/9/2026).
“Kalau sekolah rusak itu bukan isu, tapi fakta. Kadang-kadang pembangunannya dulu suka-suka pemerintah daerah saja,” ujar Abdul Mu’ti.
Sistem Swakelola
Merespons kondisi darurat tersebut, Presiden Prabowo Subianto telah menginstruksikan kebijakan radikal yakni revitalisasi sekolah harus bersistem swakelola.
Artinya, pemerintah memutus rantai kontraktor atau rekanan proyek dari dinas daerah.
Dana perbaikan kini langsung dieksekusi pihak sekolah sendiri.
Mu’ti membeberkan empat manfaat besar dari sistem swakelola ini.
Pertama, pengerjaan menjadi jauh lebih baik karena sekolah merasa memiliki bangunan tersebut.
Kedua, sistem ini terbukti sukses memangkas kebocoran anggaran secara drastis.
“Biayanya jauh lebih efisien karena tidak ada pihak ketiga yang mengambil keuntungan (profit) dari pekerjaan itu,” tegasnya.
Ketiga, waktu pengerjaan menjadi lebih cepat dan tepat waktu.
Keempat, dan yang paling berdampak secara sosial, proyek swakelola ini langsung menggerakkan roda ekonomi warga lokal.
Mu’ti mencontohkan proyek revitalisasi sebuah SMA Negeri di Nusa Tenggara Barat (NTB) yang berhasil menyerap 35 tenaga kerja lokal.
Begitu pula di Miangas, pulau terluar yang berbatasan dengan Filipina, proyek sekolah mampu mempekerjakan 60 warga setempat.
“Selain mempekerjakan warga lokal, mereka juga membeli material dari toko-toko bangunan setempat. Efek ekonominya sangat signifikan,” paparnya.
Dengan sistem ‘potong kompas’ ini, realisasi target pemerintah berjalan agresif.
Dari target awal 10.669 sekolah pada 2025, terealisasi hingga 16.167 sekolah (130 persen).
“Tahun 2026 ini kita proyeksikan tembus 77.000 sekolah. Pak Presiden menargetkan seluruh sekolah yang rusak akan tuntas diperbaiki pada 2028 atau paling lambat 2029,” kata Abdul Mu’ti.
