Majalah Suara Harapan – Amfoang, Keadilan Sosial yang Masih Menunggu Dipeluk
Masa berganti masa. Pemimpin berganti pemimpin. Amfoang tetap Amfoang.
Daerah kaya sumber daya, tapi terisolasi oleh jalan rusak, harga BBM liar, dan janji yang tak kunjung tiba.
Sila kelima Pancasila berbunyi, Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia
Di Amfoang, kalimat itu terasa seperti gunung es besar yang harus dipeluk sepasang tangan manusia. Terlihat, tapi sulit dijangkau. Dirasa, tapi belum benar-benar dialami.
Di antara wacana keberhasilan setiap pemimpin, di antara baliho pembangunan dan kesejahteraan, terselip satu wilayah yang rakyatnya hanya bisa bermimpi.
Amfoang sering hadir di panggung politik hanya sebagai latar. Dipanggil saat kampanye, disebut saat laporan, tapi dilupakan saat anggaran dibahas.
Segala jeritan dan keluh kesah rakyatnya berubah menjadi senjata lima tahunan.
Dipakai untuk menaikkan suara, lalu disimpan lagi di laci setelah kursi didapat.
Sapi, jagung, kopra, hasil hutan. Semua mengalir keluar dari perut Amfoang menuju kas daerah.
Tapi ketika giliran kembali, Amfoang dibiarkan menjerit menagih kesejahteraan.
Ibarat rumah yang sudah dirampok isinya, penghuninya dibiarkan terlunta-lunta.
Anak-anak jalan kaki 3 jam ke sekolah karena jembatan putus.
Petani kehilangan hasil karena BBM Rp20 ribu per liter. Ibu hamil dirujuk ke puskesmas dengan tandu bambu.
Negara hadir untuk menjamin keadilan, bukan untuk menyeleksi siapa yang layak sejahtera.
Atau memang sengaja dibiarkan begitu, agar tatanan politik tetap berjalan lancar? Agar Amfoang tetap jadi cadangan suara, bukan subjek pembangunan?
Ia adalah cermin. Cermin bagi kita semua tentang sejauh mana keadilan sosial benar-benar bekerja di luar panggung pidato.
Amfoang butuh jalan yang tembus, BBM yang wajar, pasar yang hidup, dan data yang jujur agar kuota bantuan tidak dipangkas.
Amfoang butuh diperlakukan sebagai bagian dari republik, bukan sebagai catatan kaki.
Keadilan sosial bukan retorika. Ia adalah jembatan yang selesai dibangun, sekolah yang gurunya datang setiap hari, dan harga yang adil untuk hasil keringat petani.
Selama Amfoang masih menjerit sendirian, maka kita semua belum bisa berkata bahwa Pancasila telah tegak sepenuhnya.
