Majalah Suara Harapan – Suasana di kaki Gunung Mutis sempat mencekam. Tenda sosialisasi yang sedianya menjadi ruang dialog tampak berantakan—sisa dari luapan emosi massa yang menuntut kejelasan nasib mereka atas perubahan status Taman Nasional Mutis Timau.
Namun, siapa sangka, drama di wilayah Timor Tengah Selatan (TTS) ini tidak ditutup dengan gas air mata, melainkan dengan sehelai kain tenun yang dilingkarkan penuh rasa hormat.
Senin, 27 April 2026, menjadi saksi bagaimana sebuah ketegangan politik mencair menjadi momen kemanusiaan yang mengharukan. Saat rombongan Anggota DPR RI Komisi IV, Usman Husin, hendak meninggalkan lokasi, seorang ibu yang sebelumnya berada di barisan pendemo tiba-tiba merangsek maju. Ia menghadang laju mobil sang legislator.
Bukan makian yang keluar, melainkan suara bergetar penuh syukur. “Terima kasih Pak Usman sudah datang jauh-jauh bersama pejabat kementerian untuk mendengar langsung keluhan kami,” ucapnya lirih.
Usman Husin, yang memilih bertahan di lokasi meski situasi sempat memanas, menegaskan bahwa kehadirannya adalah untuk menjadi penyambung lidah.
“Tidak ada usir-mengusir. Mereka hanya ingin menyampaikan aspirasi, mungkin caranya saja yang kurang berkenan,” ujar politisi PKB tersebut dengan tenang.
Kementerian Kehutanan untuk turun langsung ke lapangan. Baginya, kebijakan pusat tidak boleh buta terhadap realita di tingkat tapak. Komitmen ini pun berbuah manis dengan lahirnya keputusan strategis: Kawasan Taman Nasional Mutis Timau ditutup sementara untuk memberikan ruang sosialisasi dan pemetaan zonasi yang lebih adil.
Senada dengan aspirasi warga, Direktur Jenderal KSDAE, Satyawan Pudyatmoko, menjelaskan bahwa status Taman Nasional justru dirancang untuk lebih fleksibel melalui sistem zonasi. Tujuannya jelas: mengintegrasikan konservasi dengan ruang adat dan pemberdayaan ekonomi.
Harapan ini dipertegas oleh Kepala Desa Nenas, Simon Sasi. “Kami mau tetap jaga adat dan alam, tapi juga ingin merasakan pembangunan,” tegasnya. Pesan ini menjadi pengingat bagi pemerintah bahwa infrastruktur seperti jalan dan listrik harus berjalan beriringan dengan pelestarian hutan.
