Majalah Suara Harapan — Anggota DPRD Kabupaten Kupang, Ary Buraen, meminta pemerintah daerah mempertimbangkan skala prioritas pembangunan di tengah kondisi fiskal daerah yang terbatas. Menurutnya, keterbatasan kemampuan keuangan daerah menuntut pemerintah untuk lebih bijaksana dalam mengelola setiap anggaran pembangunan.
Ary mengatakan, masyarakat Kabupaten Kupang saat ini masih dihadapkan pada berbagai persoalan pelayanan dasar, terutama terkait infrastruktur jalan, ketersediaan air, pendidikan, dan kesehatan.
“Masyarakat lebih membutuhkan pelayanan dasar dari pada patung. Saat ini masih banyak persoalan mendasar yang dihadapi masyarakat, mulai dari jalan, air, pendidikan sampai kesehatan. Karena itu, pemerintah perlu melihat kebutuhan masyarakat berdasarkan skala prioritas,” ujar Ary.
Menurutnya, pembangunan patung maupun fasilitas yang memiliki nilai estetika tidak harus dipermasalahkan sepanjang direncanakan dengan baik dan memiliki manfaat bagi daerah. Namun, pembangunan tersebut jangan sampai mengesampingkan kebutuhan dasar masyarakat.
“Patung boleh dibangun, tetapi jangan sampai kita melupakan pelayanan dasar kepada masyarakat. Pemerintah harus bijaksana dalam menentukan skala prioritas, apalagi kemampuan fiskal daerah kita terbatas,” katanya.
Ary menilai, setiap rupiah yang dikelola pemerintah harus dipertanggungjawabkan karena anggaran pembangunan bersumber dari uang publik, termasuk pajak dan berbagai penerimaan yang dibayarkan masyarakat.
“Jangan kita lupa bahwa uang yang dikelola pemerintah adalah uang rakyat. Masyarakat membayar pajak dan berbagai kewajiban lainnya. Karena itu, setiap penggunaan anggaran harus benar-benar dipertimbangkan manfaat dan urgensinya bagi masyarakat,” tegasnya.
Ia mengatakan, dalam kondisi fiskal yang terbatas, pemerintah perlu memastikan anggaran diarahkan terlebih dahulu pada program yang menyentuh kebutuhan masyarakat secara langsung.
Ary mencontohkan, perbaikan jalan dapat membuka akses ekonomi masyarakat, ketersediaan air bersih berkaitan langsung dengan kebutuhan hidup, sementara pendidikan dan kesehatan merupakan bagian penting dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia.
“Kalau fiskal kita terbatas, maka pemerintah harus semakin cermat. Jangan sampai anggaran habis untuk sesuatu yang sifatnya bukan kebutuhan paling mendesak, sementara masih ada masyarakat yang kesulitan mendapatkan air, akses jalan yang layak, fasilitas pendidikan dan pelayanan kesehatan,” ujarnya.
Ia menambahkan, pembangunan daerah seharusnya tidak hanya diukur dari keberadaan bangunan atau ornamen yang terlihat secara fisik, tetapi juga dari sejauh mana masyarakat merasakan manfaat pembangunan tersebut.
“Pembangunan yang baik adalah pembangunan yang manfaatnya dirasakan masyarakat. Ketika masyarakat mendapatkan jalan yang layak, air yang cukup, pendidikan yang baik dan pelayanan kesehatan yang memadai, maka di situ negara benar-benar hadir,” pungkas Ary.
