KUPANG, SH – Pemerintah melalui Kementerian Pertanian (Kementan) terus berupaya memperluas areal tanam padi guna mengatasi potensi krisis pangan nasional yang dipicu oleh dampak El Nino berkepanjangan.
Dalam rangka mengevaluasi perkembangan dan pemantapan pelaksanaan Program Perluasan Areal Tanam (PAT) di Provinsi NTT, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi NTT menggelar rapat koordinasi di Balai Besar Pelatihan Peternakan Kupang, Noelbaki, Rabu (14/8).
Rapat ini dihadiri oleh para pemangku kepentingan terkait, termasuk Kepala Pusat Standarisasi Instrumen Tanaman Pangan (PSITP), Priatna dan Tenaga Ahli Menteri Pertanian Bidang Tata Kelola dan Pengembangan Lahan Pertanian, Sukriansyah S. Latief, Danrem 161 Wirasakti Kupang.
Dalam sambutannya, Priatna mengungkapkan keprihatinannya terkait kondisi pangan global dan nasional yang semakin mengkhawatirkan.
“Kita dalam situasi pangan yang tidak biasa-biasa saja, bukan hanya di Indonesia tetapi dunia. Diprediksi akan terjadi kekurangan pangan, dalam hal ini beras, sebagai akibat dari El Nino yang berkelanjutan,” ujarnya.
Untuk itu pemerintah berupaya mendorong peningkatan Perluasan Areal Tanam sebesar 2 juta hektar. NTT sendiri diberi target perluasan areal tanam sebesar 63.746 hektar untuk sawah tadah hujan dan 11.562 hektar untuk padi gogo.
Sukriansyah S. Latief, dalam sambutannya, menekankan pentingnya inovasi dan solusi cepat dalam menghadapi perubahan iklim. Salah satunya adalah dengan menerapkan pompanisasi, sebuah langkah yang mendapat perhatian khusus dari Menteri Pertanian.
“Perubahan iklim ini kita perlu ada solusi-solusi cepat, salah satunya adalah pompanisasi,” ungkapnya.
Menurutnya, pemanfaatan pompanisasi harus maksimal dan memerlukan pengawasan yang ketat di lapangan. Sukriansyah juga menyatakan bahwa akan turun langsung ke lapangan selama tiga bulan untuk memastikan efektivitas program ini.
Di sisi lain, Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Kupang, Amin Juariah, mengungkapkan bahwa realisasi pompanisasi di daerahnya menghadapi beberapa kendala.
“Menurut konsep dari pusat, pompa 3 dim untuk lahan maksimal 10 hektar, tapi di Kabupaten Kupang dengan kondisi lahan yang porous dan penguapan yang tinggi, saya kira target tersebut hanya bisa mencapai maksimal 5 hektar,” ujar Amin.
Melalui kerja sama berbagai pihak, pemerintah berharap dapat mengatasi tantangan besar ini dan menjadikan pompanisasi sebagai salah satu solusi dalam memperluas areal tanam di NTT, guna menjamin ketahanan pangan nasional. (*)
