Majalah Suara Harapan – Anggaran pendidikan Indonesia hari ini ibarat air di waduk yang dialihkan ke pesta karnaval, sementara pipa-pipa menuju sekolah bocor, karat, dan tak pernah diganti. Di atas panggung, pemerintah menjanjikan “makan gratis” dengan slogan manis, tetapi di balik panggung, ruang-ruang kelas tetap retak, buku tetap mahal, dan kuliah masih menjadi mimpi yang harus ditebus dengan hutang, keringat orang tua, atau batal sama sekali.
Di negeri yang katanya “kaya sumber daya alam”, pendidikan justru diperlakukan seperti barang mewah, bukan hak dasar. Anak-anak diberi sepiring nasi, tetapi pintu perpustakaan dibiarkan berderit, laboratorium dibiarkan sunyi, dan guru tetap pulang dengan amplop gaji yang tipisnya seperti kertas ulangan.
Guru dan dosen di negeri ini seperti akar yang menahan tanah peradaban agar tidak longsor, tetapi justru merekalah yang paling sering diinjak dan dilupakan. Mereka ditugasi mencetak generasi emas dengan gaji yang bahkan -tidak cukup- untuk memperbaiki atap rumah ketika bocor, sementara di sisi lain, anggaran raksasa dialirkan untuk program makan gratis yang menggerus pos pendidikan.
Pendidikan tinggi melambung biayanya, orang tua harus menghitung setiap rupiah untuk UKT, sementara lulusan berhadapan dengan lapangan pekerjaan yang sempit bak pintu sempit di ujung lorong panjang. Ijazah menjelma tiket lotre -sudah dibeli dengan mahal, belum tentu menang nasib-.
Di tengah hiruk pikuk itu, angka-angka kemiskinan tetap menghantui, sampai pada titik lembaga internasional pernah menggambarkan Indonesia dalam spektrum negara dengan kerentanan kemiskinan yang sangat besar, seolah kita hanya berdandan makmur di permukaan tapi lapar di dalam.
Pertanyaannya menggema seperti gema di jurang -mengapa program makan gratis harus menyedot anggaran pendidikan? Mengapa biaya untuk mengisi piring tak diambil dari pos-pos lain yang selama ini gemuk oleh rente dan mark up, tetapi justru mencaplok ruang yang seharusnya diperuntukkan bagi buku, riset, dan peningkatan kesejahteraan guru? Bukankah logikanya terbalik -anak kenyang itu baik, tetapi lebih penting lagi anak cerdas, kritis, dan punya peluang hidup layak-.
Baru kemudian program nutrisi diperkuat sebagai pelengkap, bukan dijadikan bintang utama yang menelan anggaran untuk otak. Dengan memaksa anggaran pendidikan menanggung beban program populis, pemerintah bagaikan orang yang menjual buku pelajarannya sendiri untuk membeli snack satu hari -mengenyangkan sesaat, tetapi merampas masa depan-.
Kekayaan alam Indonesia berderet seperti daftar panen raksasa, emas, nikel, batu bara, gas, kayu hutan yang ditebang dari punggung gunung, sawit yang dibanggakan sebagai emas hijau. Namun, semua itu seolah hanya lewat sebagai angka ekspor dan laporan investasi, jarang kembali dalam bentuk anggaran pendidikan yang kuat dan berkeadilan.
Emas mengalir keluar seperti pasir dari sela jemari, nikel diangkut bak karavan panjang menuju pabrik asing, kayu dari hutan deforestasi berubah jadi papan dan furnitur di negeri orang, dan sawit berdiri sebagai monumen devisa yang tak banyak menjawab soal mahalnya biaya kuliah atau kecilnya gaji guru. Seolah-olah negeri ini adalah dapur raksasa yang memasak untuk dunia, tetapi piring di meja ruang tamunya sendiri sering kosong dari ilmu dan kesempatan.
Kebijakan yang mencabut anggaran dari pendidikan demi membiayai makan gratis adalah metafora telanjang tentang cara negara memandang warganya, sebagai perut yang perlu dibungkam, bukan sebagai kepala yang perlu dicerahkan.
Pendidikan yang mahal, lapangan kerja yang sempit, guru dan dosen yang digaji rendah, semuanya adalah retakan di fondasi rumah besar bernama Indonesia. Alih-alih memperkuat fondasi dengan semen ilmu dan kesejahteraan pendidik, pemerintah sibuk mengecat dinding dengan program populis yang tampak indah di kamera.
Dan pertanyaan yang tak dapat dihindari adalah: sampai kapan penguasa enggan menyentuh sumber dana sejati—hasil kekayaan alam—dan lebih memilih memotong dari pos yang sudah kurus? Sebab, dengan satu tanda tangan kebijakan, aliran uang bisa diarahkan untuk benar-benar memuliakan pendidikan.
Dan dengan satu tanda tangan lain, pendidikan bisa terus dikorbankan demi tepuk tangan sesaat. Jika tanda tangan yang dipilih selalu yang kedua, jangan heran bila suatu saat nanti anak-anak negeri ini kenyang perutnya, tetapi lapar pengetahuannya, kosong kepalanya. Mereka berdiri di atas tanah kaya yang dikeruk habis, sambil menunduk dan mengikuti tunjuk penguasa.*Dilansir Katakita
