Majalah Suara Harapan – Di negeri yang kaya raya ini, pajak rakyat adalah benda ajaib. Ia bisa berubah wujud: dari jalan berlubang jadi baliho senyum pejabat, dari iuran BPJS jadi studi banding, dan kini—dari potongan gaji rakyat—menjelma nasi kotak penuh aroma patronase bernama Makan Bergizi Gratis (MBG).
Secara konsep, MBG terdengar suci. Siapa yang tega menolak makan gratis untuk anak-anak? Tapi seperti banyak program besar di negeri ini, niat baik sering kali hanya pembungkus. Begitu dibuka, isinya bukan gizi—melainkan jaringan kekuasaan.
Indonesia Corruption Watch (ICW) membuka sedikit penutup panci besar itu. Hasilnya? Bukan resep gizi seimbang, tapi daftar panjang afiliasi politik, konflik kepentingan, dan kronisme berjamaah.
Yayasan Sosial, Rasa Partai Politik
Dari 102 yayasan mitra MBG yang ditelusuri ICW, hampir sepertiganya ternyata “berbumbu politik”. Ada yang terhubung dengan partai, tim pemenangan, aparat, birokrat, pengusaha, hingga keluarga elite. Seolah-olah program sosial ini bukan soal anak sekolah, tapi reuni besar para pemilik akses kekuasaan.
Ironisnya, yayasan—yang secara definisi seharusnya nirlaba—tampak lebih mirip kendaraan logistik politik, hanya saja bannya dari uang pajak dan bensinnya APBN.
Lebih menarik lagi, ada yayasan yang berafiliasi dengan mantan terpidana korupsi. Ini seperti mengundang mantan pencuri untuk menjaga brankas, lalu berharap tidak ada yang hilang. Pemerintah mungkin menyebutnya “inklusivitas”, publik menyebutnya kehilangan ingatan kolektif.
Anggaran Gemuk, Pengawasan Kurus
Anggaran MBG membengkak hingga ratusan triliun rupiah. Tapi transparansi? Tipis seperti kerupuk. Harga nampan makanan saja bisa misterius, seolah-olah terbuat dari titanium impor atau dilapisi emas moral.
Di lapangan, cerita lain muncul: keracunan massal, distribusi amburadul, kualitas makanan dipertanyakan. Ribuan kasus dilaporkan. Tapi jangan khawatir—statistik resmi tetap menenangkan. “Tingkat keracunan rendah,” kata mereka. Mungkin karena definisi “rendah” sudah disesuaikan dengan selera politik.
Anak-anak Sebagai Alibi
Yang paling menyedihkan: anak-anak dijadikan tameng moral. Setiap kritik dianggap serangan terhadap kepedulian sosial. Setiap pertanyaan dicurigai sebagai anti-rakyat. Padahal justru sebaliknya—mengkritik MBG versi oligarki adalah bentuk kepedulian paling dasar.
ICW bahkan menyebut MBG berpotensi menjadi “kotak pandora” korupsi lintas sektor. Sayangnya, di Indonesia, kotak pandora sering disebut “program strategis nasional” dan dijaga ketat dari pengawasan publik.
Pajak Rakyat, Untung Siapa?
Jika benar pajak rakyat digunakan untuk memperkuat jaringan kekuasaan, maka MBG bukan lagi soal gizi. Ia adalah investasi politik jangka panjang, di mana rakyat membayar, elite menikmati, dan anak-anak kebagian sisanya—jika masih ada.
ICW mendesak penghentian sementara dan evaluasi total. Tapi di negeri ini, rem darurat sering rusak, terutama jika kereta sedang melaju membawa kepentingan banyak orang penting.
Pada akhirnya, pertanyaannya sederhana: apakah pajak rakyat dibayar untuk mengenyangkan anak-anak, atau untuk menggemukkan jejaring kekuasaan?
Jika jawabannya yang kedua, maka MBG bukan singkatan dari Makan Bergizi Gratis, melainkan: “Makan Bersama Golongan.”
Dan seperti biasa, rakyat hanya kebagian struk pembayarannya.*Kata Kita
