Majalah Suara Harapan — Kabupaten Kupang berdiri di atas geografi yang tak ramah. Dari pesisir Semau, pegunungan Amfoang yang kerap terisolasi saat musim hujan, bentangan daratan Fatuleu, Amarasi, hingga Kupang Barat, wilayah ini terpisah-pisah secara geografis, membawa tantangan pembangunan yang tidak sederhana.
Di tengah dinamika itu, putra asli Kabupaten Kupang, Nelson Matara, melayangkan sejumlah catatan bagi tatanan pemerintahan daerah.
Tantangan geografis tersebut kini kian berlipat ganda menyusul tekanan ekonomi nasional. Kebijakan pemotongan anggaran infrastruktur dari pemerintah pusat menjadi pukulan telak bagi daerah yang justru sedang membutuhkan akselerasi pembangunan jalan dan jembatan penghubung antar-wilayah.
”Wilayah kita terpisah secara geografis. Di saat kita butuh membangun konektivitas, kita justru dihadapkan pada pemotongan anggaran infrastruktur dari pusat,” ungkap Nelson.
Tak hanya tantangan fisik tanah dan infrastruktur, ruang gerak fiskal Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kupang kini kian menyempit. Beban belanja pegawai telah menembus batas ideal, yakni melebihi 30% dari total APBD.
Situasi ini semakin pelik seiring gelombang pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K). Meski bertujuan meningkatkan kesejahteraan aparatur dan kualitas pelayanan publik, postur anggaran daerah terancam tidak seimbang jika porsi belanja publik dan pembangunan fisik terus tergerus untuk gaji serta tunjangan.
Menghadapi impitan fiskal tersebut, Nelson Matara menegaskan bahwa pemerintah daerah tidak boleh tinggal diam atau mengambil jalan pintas yang merugikan warga.
Eksekutif Bupati dan Wakil Bupati bersama legislatif (DPRD) dituntut untuk merapatkan barisan, menyatukan gagasan, dan bergerak aktif mendongkrak Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Namun, terobosan itu harus dilakukan dengan bijak. Menaikkan tarif pajak daerah dianggap bukan solusi yang tepat di tengah kondisi ekonomi warga yang belum sepenuhnya pulih.
