Fatuleu, Suara Harapan – Camat Fatuleu, Hendra Mooy, mengatakan bahwa pemerintah desa adalah garda terdepan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Karena itu peningkatan SDM pemerintah desa harus dilakukan secara terus menerus.
Hendra memulai karirnya di pemerintah Kabupaten Kupang dengan bertugas di Badan Kepegawaian Daerah (BKD). Sempat di beberapa dinas, termasuk Bappeda, Hendra kemudian ditugaskan menjadi sekretaris camat (sekcam) di Takari dan dipercaya menjadi Plt. Camat Takari.
Lalu pada April 2023, ia diangkat oleh Bupati Kupang, Korinus Masneno, menjadi camat Fatuleu, tempat kelahirannya. Bagi Hendra, menjadi camat di Fatuleu adalah bentuk pelayanan dan pengabdian kepada masyarakat, sekaligus sebagai rasa syukur karena diterima dengan baik di daerah tersebut.
“Orang tua saya datang di sini sebagai guru dan diterima dengan begitu luar biasa. Karena itu dengan ilmu yang saya peroleh di IPDN saya ingin abdikan diri di sini dengan baik sehingga Fatuleu bisa menjadi salah satu kecamatan terbaik di Kabupaten Kupang,” ujar Hendra kepada Suara Harapan, Senin (8/1/2024).
Hendra mengatakan, visi dan misinya sebagai camat adalah membangun sumber daya manusia (SDM) mulai dari desa, sehingga mereka bisa mengoptimalkan potensi yang ada di wilayahnya. Menurutnya, perangkat desa adalah garda terdepan dalam menyukseskan program pemerintah dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.
Karena itu, waktu pertama kali bertugas sebagai sekcam di Takari, Hendra mengaku banyak menghabiskan waktu di desa-desa untuk menyatukan persepsi dengan pemerintah desa dan kelurahan. Ia berupaya menjelaskan kepada perangkat desa tentang tugas dan fungsi pemerintahan yang ada di desa.
“Karena masih banyak teman-teman di desa yang merasa bahwa tugas dan tanggung jawab mereka adalah pengelolaan dana desa, APBDes; jadi kalau masalah kesehatan itu urusan dinas kesehatan, kalau masalah sosial itu urusan dinas sosial, masalah infrastruktur itu urusan dinas PU. Padahal segala sesuatu yang kita kerjakan adalah membangun masyarakat, masyarakat yang ada di desa di mana kepala wilayah yang terkecil adalah RT, RW, dusun dan desa,” jelas Hendra.
Hendra mengaku, mengubah konsep berpikir masyarakat di desa bukanlah tugas yang mudah, tetapi ia percaya bahwa dengan terus menerus melakukan sosialisasi dan edukasi, mereka bisa memahami bahwa pembangunan desa adalah tanggung jawab bersama, bukan hanya pemerintah di level kabupaten.