Majalah Suara Harapan – Baru lima bulan berjalan di tahun 2026, DPRD Kabupaten Kupang sudah dua kali menggelar Bimbingan Teknis dan Konsultasi dengan durasi yang sama.
Informasi yang didapat pekan ini, seluruh anggota DPRD telah berangkat ke Jakarta.
Majalah Suara Harapan memakai estimasi perhitungan yang sederhana (mohon maaf jika salah) tapi berat untuk APBD.
Tiket PP Kupang-Jakarta Rp5 juta per orang kali 35 orang sudah ratusan juta. Belum lagi uang perjalanan dinas, Rp175 ribu per orang per hari kali 35 orang selama 6 hari, total puluhan juta. Tambahkan Sekwan dan 4 pendamping yang dibagi 3 hari per orang, angka itu makin bengkak.
Totalnya bukan angka kecil untuk daerah yang infrastruktur jalan di Amfoang lumpuh, jembatan putus, dan BBM langka sampai viral.
Setiap kali dikonfirmasi, (tonton Ngopi Suara Harapan) jawabannya, ini tugas negara yang wajib dijalankan. Pulang bawa ilmu, begitu katanya.
Pertanyaannya, ilmu apa yang sudah sampai ke Amfoang? Jika Bimtek benar-benar menghasilkan kebijakan dan anggaran, maka berbagai problem serta solusi harusnya berdampak pada Masyarakat.
Tapi yang terjadi, masalah yang sama diulang setiap tahun. Sementara jadwal Bimtek justru lebih disiplin daripada jadwal perbaikan infrastruktur.
Majalah Suara Harapan sudah mencoba menghubungi Ketua DPRD dan Sekretaris Dewan. (Panggilan Whatsapp) Tidak ada respons.
Tidak ada yang melarang DPRD belajar dan berkonsultasi. Undang-undang memberi ruang itu. Tapi prioritas anggaran di daerah tertinggal seharusnya berpihak pada persoalan yang langsung menyentuh hidup orang banyak.
Ketika ratusan juta rupiah mudah cair untuk perjalanan dinas, sementara perbaikan infrasturktur jalan di Amfoang menunggu siapa yang bertangungjawab.
Hemat penulis, masih ada yang keliru dalam cara kita membaca urgensi. Mahasiswa Permasku (tonton Ngopi Suara Harapan) sudah berteriak membawa tangisan Amfoang.
Yang belum berubah adalah keberanian DPRD memotong kebiasaannya sendiri demi kepentingan daerah.
Jika Bimtek kali ini benar untuk negara, buktikan dengan produk nyata setelah pulang, rekomendasi anggaran, nota kesepakatan, dan pengawasan ketat di lapangan.
Tampilkan laporan Bimtek yang bisa diakses Masyarakat Kabupaten Kupang. Jangan sampai laporan hanya berhenti di hotel dan ruang seminar.
Rakyat Kabupaten Kupang butuh jalan yang bisa dilalui truk BBM, jembatan yang tidak roboh saat hujan, dan harga solar yang tidak mencekik.
Sekali lagi, penulis menegaskan, Bimtek boleh jalan. Masyarakat butuh bukti dari hasil Bimtek dan Konsultasi.
