Majalah Suara Harapan – Ada yang berbeda dengan atmosfer Rapat Paripurna DPR RI ke-19 Masa Persidangan V Tahun Sidang 2025-2026 di Gedung Nusantara, Senayan, Rabu (20/5/2026).
Jika biasanya agenda penyampaian Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) hanya dihadiri oleh Menteri Keuangan sebagai perwakilan, siang itu, Presiden Prabowo Subianto memilih untuk melangkah langsung ke podium parlemen.
Kehadiran langsung sang Kepala Negara bersama jajaran Menteri Kabinet Merah Putih menciptakan sebuah preseden baru. Ini adalah kali pertama dalam sejarah modern pembahasan anggaran negara, di mana seorang Presiden datang langsung ke DPR hanya untuk menyerahkan rancang bangun awal APBN—dalam hal ini untuk Tahun Anggaran 2027.
Langkah politik Prabowo ini dinilai banyak pihak sebagai simbol kuat untuk mempercepat kesepahaman antara eksekutif dan legislatif.
Di tengah ketidakpastian situasi global yang kian dinamis, kebersamaan di awal proses penyusunan anggaran menjadi sangat krusial agar tidak ada waktu yang terbuang demi urusan birokrasi yang kaku.
Sinergi yang kuat ini merefleksikan pesan yang kerap digaungkan oleh Presiden mengenai pentingnya semangat gotong royong dalam membangun bangsa.
Anggota DPR RI, Usman Husin, memberikan catatan khusus mengenai momentum langka ini. Menurutnya, kehadiran langsung Presiden bukan sekadar seremonial, melainkan bentuk komitmen tinggi dan transparansi nyata dari pemerintah pusat dalam menyusun arah kebijakan fiskal ke depan.
Ketua DPR RI, Puan Maharani, yang memimpin jalannya rapat dengan didampingi para Wakil Ketua Sufmi Dasco Ahmad, Saan Mustopa, dan Sari Yuliatitidak dapat menyembunyikan apresiasinya atas momentum strategis ini.
Kehadiran Bapak Presiden dalam menyampaikan KEM-PPKF Tahun 2027 menjadi momentum yang penting dan strategis. Ini menegaskan bahwa rancang bangun APBN 2027 diarahkan untuk memberikan manfaat nyata yang sebesar-besarnya bagi seluruh rakyat Indonesia, ujar Puan saat memberikan pengantar singkat.
Puan mengingatkan bahwa esensi dari lembaran-lembaran dokumen ekonomi makro yang diserahkan hari itu bukanlah sekadar angka-angka statistik.
Di dalamnya ada nasib, harapan, dan pemenuhan kebutuhan dasar ratusan juta rakyat Indonesia, termasuk mereka yang berada di daerah-daerah pelosok dan perbatasan.
Mantan Menko PMK itu menegaskan bahwa DPR RI akan selalu berada di garis depan untuk mendukung program-program Pemerintah, dengan satu syarat mutlak: kesejahteraan rakyat.
Kami di DPR akan terus mendukung semua program yang direncanakan oleh Pemerintah, selama program itu adalah semata-mata dilakukan untuk kesejahteraan seluruh rakyat dan bangsa Indonesia, untuk Indonesia selalu bersatu, demi Merah Putih, tegas cucu proklamator Bung Karno tersebut.
Saat ini, seluruh fraksi di DPR sedang membedah dokumen KEM-PPKF tersebut secara mendalam. Parlemen ingin memastikan bahwa target-target pembangunan yang dicanangkan untuk tahun 2027 dapat berkaca pada evaluasi capaian di tahun berjalan (2026), sehingga anggaran yang dikucurkan benar-benar tepat sasaran dan berdampak langsung pada penguatan ekonomi masyarakat bawah.
Sesuai jadwal, masing-masing fraksi akan menyampaikan pandangan resmi mereka pada 4 Juni mendatang.
Kita berharap bahwa semua program dan pencapaian yang sudah dilakukan tahun 2026 bisa diperbaiki, dievaluasi, dan rencana 2027 tentu akan lebih baik, terencana sehingga program-programnya dapat terserap dengan baik dan lancar, pungkas Puan menutup arahannya.
