Majalah Suara Harapan – Jumlah Penduduk Kabupaten Kupang, Tahun 2023 376.837, sedangkan Rasio Jenis Kelamin 102,65, dan Kepadatan Penduduk 71,13
1. Salah satu sumber utama data kependudukan adalah Sensus Penduduk, yang dilaksanakan setiap sepuluh tahun sekali. Sensus Penduduk telah dilaksanakan sebanyak enam kali sejak Indonesia merdeka, yaitu tahun 1961, 1971, 1980, 1990, 2000, 2010 dan 2020.
Keenam sensus penduduk sebelumnya dilaksanakan dengan menggunakan metode tradisional, yaitu mencatat setiap penduduk dari rumah ke rumah.
Pertama kalinya dalam sejarah sensus penduduk di Indonesia, Sensus Penduduk 2020 (SP2020) menggunakan metode kombinasi yaitu dengan memanfaatkan data Administrasi Kependudukan (Adminduk) dari Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Ditjen Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) sebagai data dasar pelaksanaan SP2020.
Hal ini dirancang dan dilaksanakan sebagai upaya untuk mewujudkan “SATU DATA KEPENDUDUKAN INDONESIA”. SP2020 mencakup seluruh penduduk yang tinggal di wilayah teritorial Indonesia, mencakup Warga Negara Indonesia (WNI) dan Warga Negara Asing (WNA) yang telah menetap atau berencana menetap di wilayah Indonesia selama minimal satu tahun.
WNI yang dicakup juga termasuk mereka yang berada di luar negeri, yaitu Anggota Korps Diplomatik Republik Indonesia beserta keluarganya di luar negeri dan Anggota TNI POLRI beserta keluarganya yang sedang melakukan misi perdamaian di luar negeri. Untuk tahun yang tidak dilaksanakan sensus penduduk, data kependudukan diperoleh /dari hasil proyeksi penduduk.
Proyeksi penduduk merupakan suatu perhitungan ilmiah yang didasarkan pada asumsi dari komponen-komponen perubahan penduduk, yaitu kelahiran, kematian, dan migrasi (migrasi internasional dan migrasi risen antar provinsi).
Proyeksi penduduk interim 2020-2023 dihitung menggunakan data dasar penduduk hasil perapihan umur dari data Administrasi Kependudukan dan SP2020 dengan menggunakan asumsi Angka Kelahiran Total sejak tahun 2020 konstan 2,1 (sesuai Proyeksi Survei Penduduk antar Sensus (SUPAS) 2015-2045), Angka Kematian Bayi (AKB) meneruskan hasil Proyeksi SUPAS 2015-2045, dan pola migrasi 2020 sama dengan pola migrasi hasil SUPAS 2015.
Dalam publikasi ini, data yang disajikan merupakan hasil SP2020 (September), dan hasil proyeksi penduduk interim 2020-2023 (pertengahan tahun/Juni).
2. Penduduk Indonesia adalah semua orang yang berdomisili di wilayah teritorial Indonesia, mencakup Warga Negara Indonesia (WNI) dan Warga Negara Asing (WNA) yang telah menetap selama satu tahun atau lebih atau berencana menetap di wilayah Indonesia selama minimal satu tahun.
Pada sensus sebelumnya referensi waktu dalam konsep kependudukan adalah enam bulan. Perubahan ini didasari oleh UU No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan pada Pasal 15.
3. Laju pertumbuhan penduduk per tahun adalah angka yang menunjukkan rata-rata tingkat pertambahan penduduk per tahun dalam jangka waktu tertentu. Angka ini dinyatakan sebagai persentase dari penduduk dasar.
Metode penghitungan laju pertumbuhan penduduk yang digunakan oleh BPS adalah metode geometrik.
4. Kepadatan penduduk adalah ukuran persebaran penduduk yang menunjukkan jumlah penduduk untuk setiap kilometer persegi luas wilayah.
5. Rasio jenis kelamin adalah perbandingan antara jumlah penduduk laki-laki dan jumlah penduduk perempuan pada suatu daerah dan waktu tertentu, yang biasanya dinyatakan dalam banyaknya penduduk laki-laki per 100 perempuan.
Berdasarkan data di atas, terlihat bahwa Kabupaten Kupang mengalami pertumbuhan penduduk yang stabil. Rasio jenis kelamin yang sedikit condong ke laki-laki mengindikasikan kemungkinan adanya faktor sosial, budaya, atau ekonomi yang memengaruhi distribusi gender.
Kepadatan penduduk yang relatif rendah menunjukkan bahwa wilayah ini masih memiliki potensi untuk pengembangan, terutama di sektor pertanian dan pariwisata.
Kabupaten Kupang memiliki potensi besar untuk berkembang. Namun, untuk mencapai potensi tersebut, diperlukan perencanaan yang matang dan kebijakan yang tepat sasaran.
Dengan memahami dinamika kependudukan dan ketenagakerjaan, pemerintah daerah dapat merumuskan strategi pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif.*Disadur dari laman https://kupangkab.bps.go.id
