JAKARTA, MAJALAH SUARA HARAPAN -Ketua Umum PGI, Pdt. Jacklevyn Fritz Manuputty menyampaikan apresiasi atas kunjungan Wakil Presiden (Wapres) RI Gibran Rakabumingraka ke Grha Oikoumene, Jakarta, pada Senin (4/8/2025).
Menurut Ketum PGI, dalam percakapan antara Wapres dengan MPH-PGI, serta Pengurus Pusat Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia (PP GAMKI), semua memiliki kepedulian yang sama tentang pentingnya menjaga rajutan kebangsaan kita agar tetap kuat.
“Dalam pertemuan tadi kami membahas persoalan intoleransi, dimana kita lihat beberapa kasus yang merebak belakangan ini. Pak Wapres, berkunjung turun langsung ke Padang kami juga beberapa hari lalu ke Padang, dan tempat yang lain. Jadi kita punya concern bersama terkait hal itu, untuk menjaga rajutan kebangsaan ini tetap kuat,” ungkapnya.
Lanjut Pdt. Jacky, hal ini perlu dilakukan sehingga kasus-kasus intoleransi dapat ditangani semaksimal mungkin baik dari aspek hukum, dan perundang-undangannya, dalam hal ini Peraturan Bersama Menteri (PBM) yang kerap menjadi alat legitimasi bagi aksi intoleransi. Terkait PBM, PGI bersama lembaga-lembaga keumatan telah mengawal dan memberi masukan korektif secara terus-menerus.
Ia menambahkan, dalam pertemuan itu, yang tidak kalah penting diperbincangkan yaitu bagaimana kehadiran negara sebelum dan sesudah terjadinya peristiwa intoleransi, dengan penegakkan hukum, termasuk penanggulangan korban.
“Ini juga kami bicarakan, anak-anak yang terpapar intoleransi, trauma healingnya seperti apa. Kami juga membicarakan supaya rajutan-rajutan kebudayaan juga dilakukan,” katanya.
Ketum PGI juga menyampaikan bahwa Wapres Gibran Rakabumingraka punya perhatian serius terhadap anak-anak korban intoleransi. Hal ini berdasarkan pengalamannya ketika di Solo.
“Cuma menurut Pak Wapres tidak semua sama treatmennya. Tetapi kita harus terus berdiri dan membagi harapan, dan berjuang bersama, konsolidasi bersama untuk kasus-kasus seperti ini, pemerintah dengan masyarakat sipil termasuk lembaga keumatan harus terus dilakukan,” tandasnya.
Hal lain yang juga dibicarakan terkait pengadaan guru agama. Perlu dilakukan karena beberapa kasus terpicu karena ketiadaan guru agama. Sehingga kegiatan-kegiatan keagamaan atau pelajaran agama bagi anak-anak yang dilakukan di rumah, kemudian di grebek masyarakat dan menimbulkan trauma bagi anak-anak.
“Wapres berjanji secara serius membicarakan itu, bagaimana baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah mengakomodir hal ini,” ujar Pdt. Jacky Manuputty.
Dari kunjungan ini, Ketum PGI berharap apa yang dibicarakan dapat terealisasi, dan dalam kasus intoleransi negara harus hadir, baik lewat kunjungan langsung, tetapi juga dalam proses hukum, perundang-undangan, legislasi, serta keamanan, termasuk dalam dalam proses rekonstruksi sosial.
“Negara punya organ yang cukup lengkap untuk itu, dan kami sebagai masyarakat sipil mengambil peran dan tanggungjawab untuk mendukung, tetapi juga mensinergiskan semua langkah bersama,” pungkasnya.
