Majalah Suara Harapan – KEMISKINAN ekstrem kerap dipahami sebagai persoalan ekonomi yang dapat diselesaikan melalui bantuan tunai, pangan, atau pelatihan kerja jangka pendek.
Pendekatan ini memang penting, tetapi menurut saya tidak cukup. Selama literasi tidak ditempatkan sebagai fondasi kebijakan, kemiskinan ekstrem akan terus berulang antargenerasi.
Bantuan meredakan gejala, tetapi tidak membangun kapasitas berpikir yang menentukan apakah seseorang mampu keluar dari kemiskinan secara berkelanjutan.
Literasi sebagai kapasitas berpikir Literasi inklusif sering dipersempit menjadi kemampuan membaca dan menulis. Dalam konteks pengentasan kemiskinan ekstrem, pemahaman ini terlalu dangkal.
Bagi saya, literasi harus dipahami sebagai kapasitas berpikir—kemampuan memahami informasi, mengelola pilihan, dan mengambil keputusan yang menentukan arah hidup seseorang.
Pandangan ini menguat ketika Kementerian Sosial dan Perpustakaan Nasional menyepakati penggunaan pendekatan literasi inklusif dalam penyelesaian masalah sosial.
Kesepakatan ini menandai pergeseran penting dalam cara pandang kebijakan: dari sekadar distribusi bantuan menuju pembangunan kapasitas manusia.
Dalam kerangka Asta Cita, khususnya penguatan sumber daya manusia dan inklusi sosial, Sekolah Rakyat (SR) dirancang bukan hanya sebagai ruang belajar alternatif, tetapi sebagai ruang intervensi sosial berbasis literasi.
Urgensi pendekatan ini terlihat dari data. Badan Pusat Statistik mencatat kemiskinan ekstrem pada Maret 2025 sebesar 0,85 persen atau sekitar 2,38 juta orang.
Angka ini memang menurun, tetapi belum mencapai target nol persen. Yang sering luput diperhatikan, penurunan kemiskinan secara agregat tidak otomatis memperbaiki kondisi anak-anak dari keluarga rentan.
Laporan UNICEF Situasi Anak Indonesia 2020 menunjukkan bahwa 12 persen anak Indonesia hidup dalam kemiskinan, dan sekitar 40 persen dari seluruh penduduk miskin adalah anak-anak.
Kondisi ini paling banyak ditemukan pada keluarga pekerja informal dan masyarakat perdesaan, dengan akses terbatas terhadap fasilitas belajar dan pendampingan pendidikan. Ketimpangan tersebut tercermin jelas dalam capaian pembelajaran.
Hasil Programme for International Student Assessment (PISA) 2022 menunjukkan 59 persen siswa Indonesia belum mencapai kompetensi minimum membaca, dan 68 persen belum mencapai kompetensi minimum matematika.
Jika dilihat dari Indeks Ekonomi, Sosial, dan Budaya (ESCS), sebanyak 43 persen siswa Indonesia berada pada kuintil ESCS internasional terbawah, dengan skor matematika rata-rata 354 poin. Skor ini lebih rendah dibandingkan siswa dengan latar sosial-ekonomi serupa di negara pembanding seperti Turkiye dan
Bagi saya, data ini menegaskan satu hal: ketimpangan belajar di Indonesia bukan semata persoalan kualitas sekolah, melainkan persoalan lingkungan sosial tempat anak
Ketika keluarga dan komunitas tidak memiliki akses pengetahuan, sekolah bekerja dalam kondisi yang timpang sejak awal.
Pelajaran dari Sekolah Rakyat di Kendari Dalam konteks itulah, pada 20 Desember 2025, Kepala Perpustakaan Nasional RI E. Aminudin Aziz melakukan supervisi terhadap pengelolaan perpustakaan Sekolah Rakyat di Kendari.
Saya mendampingi kunjungan tersebut sekaligus mencermati bagaimana literasi dijalankan di tingkat operasional.
Dialog dengan para siswa dimulai dari pertanyaan sederhana: berapa buku yang telah dibaca sejak koleksi tersedia. Jawabannya beragam. Ada yang baru mulai membaca, ada yang setengah buku, dan ada yang telah menyelesaikan satu bacaan. Tidak ada target angka yang dikejar. Yang terlihat adalah proses pembiasaan membaca tanpa tekanan.
Ketika ditanya jenis bacaan yang diminati, siswa menyebutkan beragam tema—sejarah, kisah keagamaan, kamus, komik, cerita petualangan, hingga fiksi populer. Keragaman ini menunjukkan bahwa kebutuhan literasi tidak bisa diperlakukan secara seragam.
Literasi bekerja ketika ia memberi ruang pada minat, bukan ketika ia dipaksakan sebagai kewajiban administratif.
Dalam dialog tersebut ditegaskan bahwa buku disediakan untuk dibaca, bukan sekadar menjadi inventaris. Buku boleh dibawa pulang dengan syarat dibaca dan dikembalikan. Siswa juga didorong untuk menceritakan kembali isi bacaan, baik secara lisan maupun tulisan
Bagi saya, praktik sederhana ini justru inti literasi: membaca, memahami, dan mengolah kembali informasi. Percakapan dengan orangtua membuka dimensi lain.
Mereka menyampaikan kegelisahan ketika harus melepas anak tinggal di asrama. Interaksi harian berkurang.
Namun, kepercayaan terhadap pengelola Sekolah Rakyat menjadi alasan utama mereka bertahan. Harapan mereka pun sederhana: perubahan sikap, kemandirian, dan keberlanjutan pendidikan anak.
Pengalaman lapangan ini memperjelas bahwa perpustakaan dalam Sekolah Rakyat bukan fasilitas tambahan.
Ia adalah bagian dari sistem pembinaan sosial. Bagi anak-anak dari keluarga miskin ekstrem—yang sering tidak memiliki ruang belajar, buku, dan pendampingan di rumah—perpustakaan menjadi titik awal pembentukan kebiasaan berpikir dan belajar
Di titik inilah saya melihat persoalan kebijakan yang sering luput. Pengentasan kemiskinan ekstrem tidak bisa terus didekati hanya melalui bantuan tunai, pangan, atau pelatihan kerja jangka pendek. Pendekatan tersebut memang meredakan gejala, tetapi tidak menyentuh akar persoalan antargenerasi.
Tanpa penguatan literasi sebagai kapasitas berpikir, anak-anak dari keluarga miskin akan tetap berangkat dari garis yang sama setiap kali program bantuan berakhir.
Sekolah Rakyat menawarkan arah kebijakan yang lebih menjanjikan. Dengan menempatkan perpustakaan sebagai bagian utama desain program, negara membangun ekosistem pengetahuan yang menghubungkan sekolah, keluarga, dan lingkungan sekitar.
Dalam kerangka ini, literasi inklusif tidak seharusnya diperlakukan sebagai program tambahan, melainkan sebagai fondasi kebijakan pengentasan kemiskinan ekstrem. Jika negara ingin benar-benar memutus rantai kemiskinan antargenerasi, maka literasi harus diperlakukan sebagai investasi jangka panjang.
Tanpa itu, kemiskinan ekstrem akan terus direduksi dalam angka, tetapi tidak pernah benar-benar selesai dalam kehidupan nyata.
Sumber:
https://www.kompas.com/edu/read/2025/12/22/100523271/kemiskinan-ekstrem-tidak-akan-selesai-tanpa-literasi?page=3.
Penulis : Taufiq A Gani
