Majalah Suara Harapan — Anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Usman Husin, menyatakan optimismenya terhadap target Presiden Prabowo Subianto yang ingin mencapai swasembada bawang putih dalam kurun waktu tiga tahun. Kendati demikian, ia menegaskan bahwa target tersebut hanya bisa terwujud jika pemerintah membangun ekosistem secara utuh dari hulu hingga hilir secara konkret dan terukur.
Pernyataan ini disampaikan Usman di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, pada Jumat (14/8/2026), menanggapi arahan Presiden Prabowo Subianto dalam Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR/DPD RI di hari yang sama.
Pendekatan Berbasis Agroklimat & Pemetaan Lahan
Menurut Usman, pengembangan budidaya bawang putih memerlukan penanganan khusus karena karakteristik agroklimatnya yang sangat spesifik, terutamanya terkait kondisi suhu, ketinggian, curah hujan, hingga jenis tanah.
“Bawang putih berbeda dengan bawang merah. Tidak semua wilayah cocok. Karena itu, pemerintah harus melakukan pemetaan secara serius dan turun langsung ke lapangan untuk memastikan lokasi yang memiliki produktivitas tinggi, bukan sekadar mengejar luasan lahan,” ujar Usman.
Potensi Bawang Putih di NTT
Sebagai contoh nyata, Usman menyoroti potensi pengembangan bawang putih di Kecamatan Kokbaun, Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS), Nusa Tenggara Timur (NTT). Di kawasan tersebut, masyarakat telah membudidayakan bawang putih secara turun-temurun di lahan seluas hampir 10 hektare.
Usman Husin langsung berkoordinasi dengan jenderal teknis terkait demi mendorong dukungan benih berkualitas tinggi:
Komunikasi Lintas Sektor: Usman menyuarakan kebutuhan petani lokal secara langsung kepada Menteri Pertanian via pesan singkat, serta berkoordinasi dengan Dirjen Hortikultura (Pak Taufik) dan Kepala Badan Pengembangan Pertanian (Ibu Idha).
Pendampingan Berkelanjutan: Petani dinilai membutuhkan sokongan benih unggul, teknologi pendukung, serta kepastian harga pasar agar tidak berjalan sendirian.
Mengakhiri ketergantungan impor bawang putih dinilai memerlukan kolaborasi terintegrasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, petani, BUMN pangan, hingga pelaku usaha. Dengan penguatan di sektor benih, pemetaan kawasan tepat guna, dan jaminan pasar, Indonesia diyakini mampu mewujudkan kemandirian pangan untuk komoditas strategis ini secara bertahap.
