Oleh: M. Aminudin*)
Jakarta, Suara Harapan – Tahun 2024 ini adalah tahun terakhir Kabinet Jokowi jilid II.Dalam manajemen organisasi, terutama negara yang roda pemerintahannya dibiayai dari pajak rakyat, dituntut untuk melakukan evaluasi kinerja sebagai bagian penting untuk memberikan akuntabilitas pada publik atau rakyat sebagai pemilik kedaulatan.
Dengan evaluasi bisa diketahui tingkat kemajuan yang sudah dicapai dan bagian mana yang perlu dibenahi.Demikian juga di bidang pendidikan, di mana dalam lima tahunan terakhir mengeluarkan kebijakan baru yang disebut “Merdeka Belajar”.
Secara umum, perbedaan dasar dengan Kurikulum 2013, penerapan Kurikulum Merdeka ini bersifat opsional, sehingga setiap sekolah mempunyai pilihan untuk menerapkan atau tidak.
Jika Kurikulum 2013 dirancang berdasarkan tujuan Sistem Pendidikan Nasional dan Standar Nasional Pendidikan, Kurikulum Merdeka menambahkan pengembangan profil Pelajar Pancasila. Dalam hal jam pelajaran (JP), pada Kurikulum 2013 diatur per minggu, sedangkan Kurikulum Merdeka menerapkan JP per tahun.
Kemudian alokasi waktu pembelajaran pada Kurikulum Merdeka lebih fleksibel daripada Kurikulum 2013 yang melakukan pembelajaran rutin per minggu dengan mengutamakan kegiatan di kelas. Dalam Kurikulum 2013 memiliki empat aspek penilaian, yaitu pengetahuan, keterampilan, sikap, dan aspek perilaku, sedangkan Kurikulum Merdeka lebih mengutamakan projek penguatan profil Pelajar Pancasila, kegiatan intrakurikuler, dan ekstrakurikuler.
Adanya Asesmen Kompetensi Minimum dan Survei Karakter pada program Merdeka Belajar diharapkan dapat mengarahkan seseorang pada kebaikan dan bisa mendorong lembaga pendidikan menghasilkan anak didik yang lebih spesialis, bukan generalis.
Membangun karakter sama pentingnya dengan menguasai keterampilan literasi dan berhitung. Memiliki etika, seperti empati, toleransi, kasih sayang, kedermawanan yang dipadukan dengan kemampuan akademik diharapkan akan menciptakan generasi masa depan yang cerdas dan humanistik.
Kurikulum baru ini mendorong siswa belajar bagaimana berkolaborasi dengan orang lain, bagaimana menghormati perbedaan, bagaimana bersikap adil, bagaimana mengendalikan amarah mereka, perundungan di sekolah dapat dikurangi. Dengan iklim pendidikan merdeka belajar diharapkan sekolah menjadi tempat yang aman bagi anak-anak untuk belajar dan berinteraksi satu sama lain.
Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem Anwar dalam Sidang Komisi X DPR RI pada 6 Maret 2024 menyampaikan capaian kinerja yang mendukung optimalisasi program Prioritas Nasional.
Ia menjabarkan bahwa akses layanan pendidikan yang berhasil ditingkatkan cakupannya adalah Angka Kesiapan Sekolah, Angka Partisipasi Sekolah 7-12 tahun dan 13-15 tahun, dan Angka Partisipasi Kasar SMA/SMK/MA/SMLB/ Sederajat dan Perguruan Tinggi. Lalu, proporsi peserta didik yang memiliki nilai di atas batas minimum dalam asesmen kompetensi minimum untuk literasi dan numerasi juga mengalami peningkatan, seiring dengan peningkatan indeks kemahiran berbahasa Indonesia.
Dalam hal digitalisasi pendidikan, terdapat 79.259 sekolah formal telah menerima bantuan TIK tahun 2020-2023 (Belanja Kemendikbudristek dan DAK Fisik), 1.382.512 perangkat TIK telah diberikan untuk mendukung program digitalisasi sekolah (dikdasmen), serta ada empat Platform Digital: Platform Merdeka Mengajar, Platform Kampus Merdeka, Platform Sumber Daya Sekolah, Platform Profil Rapor Pendidikan dan Manajemen Data serta Infrastruktur.
Untuk Platform Merdeka Mengajar (PMM), sejumlah 3.540.856 log in pada Platform Merdeka Mengajar selama tahun 2023, 225.400 sekolah yang mengimplementasikan Kurikulum Merdeka telah menggunakan PMM dengan cukup baik, 2.219.099 PTK yang mengimplementasikan Kurikulum Merdeka telah mengakses PMM, serta 267.024 PTK telah mengunggah 774 ribu lebih Bukti Karya pada PMM.
Sementara itu, dalam pemanfaatan Aplikasi Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah versi empat atau ARKAS, 392.709 atau 91,28 persen satuan pendidikan aktif menggunakan ARKAS (Satuan Pendidikan), 100 persen dinas aktif menggunakan MARKAS (Dinas Pendidikan), serta 53,63 triliun potensi anggaran BOS TA 2023 tercatat pada ARKAS.
Terkait dengan Ekosistem Aplikasi Sistem Informasi Pengadaan Sekolah disingkat SIPLah, terdapat 18 mitra pasar daring pada ekosistem SIPLah, 273.647 Satuan Pendidikan telah menggunakan ekosistem SIPLah, Rp13,8 triliun telah dibelanjakan melalui ekosistem SIPLah, 52 ribu penyedia barang/jasa telah terhubung dengan 18 mitra e-commerce SIPLah, serta 5,7 juta Produk tersedia pada SIPLah, baik produk umum maupun UMKM.
Mengenai pembiayaan pendidikan, terdapat 14.891 siswa menerima bantuan Afirmasi Pendidikan Menengah (ADEM) dari tahun 2020 hingga 2023, 18.109.119 siswa mendapat bantuan PIP pada tahun 2023, 916.827 mahasiswa mendapat bantuan KIP Kuliah pada tahun 2023, serta 7.614 mahasiswa mendapat bantuan Afirmasi Pendidikan Tinggi (ADik).
Dari segi angka-angka rangkaian paket pendidikan era Merdeka Belajar sudah nampak terukur perkembangannya, tetapi sebagai produk kebijakan pendidikan yang bertujuan menghasilkan nilai tambah bagi sumber daya manusia, baik dari aspek ilmu pengetahuan, keterampilan, dan etika, maka parameter kemajuannya juga harus diukur dari perubahan yang dihasilkan oleh anak didik atau peserta didik, setelah menyelesaikan pendidikannya.Ada beberapa metode mengukur keberhasilan Merdeka Belajar, di antaranya adalah dengan mengumpulkan berbagai studi dan penelitian lapangan tentang implementasi kurikulum itu di berbagai wilayah Indonesia untuk ditarik generalisasi.
Sebagian dari hasil penelitian itu sudah dipublikasi di Jurnal-jurnal ilmiah dan platform media lain. Di antara jurnal yang sudah memublikasi penelitian Merdeka Belajar itu adalah Publiciana VOLUME – NO – HAL 1 – 48 ISSN : 1979 – 0295 | E-ISSN : 2 berjudul “Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Kurikulum Merdeka Belajar dalam Rangka Peningkatan Hasil Belajar di SDN Wonorejo 274 Surabaya”, dengan hasil kesimpulan sebagai berikut:
Pertama, program Merdeka Belajar relatif telah mengubah perilaku para aktor pemangku kepentingan dinamis. Hal ini terutama dapat dilihat dari kinerja kepala sekolah, termasuk wakil kepala sekolah dan guru, namun belum semua siswa, orang tua wali murid sudah bisa beradaptasi dengan kurikulum Merdeka Belajar ini.
Kedua, pelaksanaan sosialisasi program untuk menyampaikan kebijakan kurikulum Merdeka Belajar telah dilakukan secara efektif. Penyampaian informasi tentang kurikulum ini kepada guru dan siswa dengan pendampingan kepala sekolah beserta wakil kepala sekolah telah dilaksanakan dengan baik.
Ketiga, dalam pelaksanaan kebijakan kurikulum Merdeka Belajar telah ditetapkan oleh pihak sekolah tentang tujuan program dalam bentuk Buku Panduan Pelaksanaan Kurikulum Merdeka Belajar, secara konsisten sesuai dengan tujuan program yang telah ditentukan sebelumnya.
Keempat, perlu pemantauan terhadap pelaksanaan kurikulum secara periodik setiap triwulan atau tiga bulan sekali, bersamaan dengan persiapan pelaksanaan ujian sekolah. Hasil pemantauan ini telah dijadikan bahan evaluasi terhadap pelaksanaan program kurikulum Merdeka Belajar.
Metode lain untuk menganalisis capaian Merdeka Belajar adalah analisa pembelajaran lesson study sebagai hasil refleksi yang dikembangkan pertama kali di Jepang dan telah digunakan untuk melakukan perbaikan serta mengidentifikasi beberapa masalah, khususnya di Indonesia (Adieli et al., 2022).
Para peneliti lesson study berpendapat bahwa metode yang digunakan mampu membantu pendidik untuk memahami tujuan dan bagian yang tidak memungkinkan dalam adaptasi yang menjadi dasar praktik budaya.
Analisis lesson study, yaitu metode identifikasi untuk meningkatkan pembelajaran dengan tiga tahapan. Pertama, perencanaan (plan), yaitu merancang sebuah pembelajaran yang berorientasi pada peserta didik. Pada tahap ini pendidik di dalam kelas merancang sebuah kegiatan pembelajaran bersama para peserta didik di dalam kelas, sesuai dengan tema yang diharapkan dapat melatih kemampuan anak dalam berpikir. Pada perencanaan, peneliti melihat proses guru melakukan suatu perencanaan bersama anak-anak untuk membuat suatu perencanaan program kegiatan.
Tahap kedua, yaitu pelaksanaan (do). Pada tahap ini guru dapat melaksanakan kegiatan di kelas hasil dari perencanaan bersama anak-anak.
Tahap ketiga yang menjadi tahap terakhir, yaitu refleksi (see), setiap kegiatan yang dilakukan pada umumnya membutuhkan sebuah refleksi dan evaluasi dari hasil yang telah dilakukan.
Dari ketiga tahapan tersebut dapat diberikan gambaran peningkatan pembelajaran terhadap pola pembelajaran yang diharapkan pada suatu lembaga pendidikan.
Metode lesson study pernah digunakan untuk menganalisis implementasi Merdeka Belajar di TK Ceria Demangan, Kabupaten Sleman, Yogyakarta, Hasilnya ditemukan beberapa aspek positif Merdeka Belajar, namun juga ada kebingungan pada anak didik ketika mereka harus mengutarakan usul untuk kegiatan pembelajaran pekan depan atau selanjutnya.
Itu sudah pasti terjadi dimanapun karena otak manusia senantiasa berkembang untuk beradaptasi. Saat remaja, bagian otak yang berfungsi dalam pengambilan keputusan belum berkembang sempurna. Bagian tersebut adalah lobus frontal (pre frontal cortex) yang terletak tepat di belakang dahi. Selain berfungsi dalam pengambilan keputusan, lobus frontal juga mengatur perencanaan, spontanitas, konsekuensi, pemecahan masalah, empati, serta perilaku sosial dan seksual.
Karena otak berkembang dari belakang ke depan, maka lobus frontal menjadi bagian otak yang terakhir berkembang sempurna, yaitu ketika seseorang berusia 25 tahun.
Oleh karena itu memang sebaiknya pendidikan untuk anak-anak, terutama yang masih di PAUD dan TK, seharusnya tetap mengedepankan metode Pedagogy. Konsep ini menempatkan murid/siswa sebagai objek di dalam pendidikan. Mereka menerima pendidikan yang sudah diformat oleh sistem pendidikan dan diajarkan oleh guru/pengajar. Apa yang dipelajari, materi yang akan diterima, metode penyampaiannya, dan lain-lain, banyak tergantung kepada pengajar dan tergantung kepada sistem.
Jika rekomendasi itu dilakukan, penerapan Merdeka Belajar ke depan akan menghasilkan peserta didik yang lebih baik lagi.
*) M. Aminudin adalah peneliti senior di Institute for Strategic and Development Studies (ISDS), pernah menjabat sebagai Staf Ahli Pusat Pengkajian MPR RI tahun 2005 dan Staf Ahli DPR RI 2008
