Majalah Suara Harapan – Mulai Sabtu (25/4) hingga Senin (27/4), rombongan Komisi IV DPR RI bersama Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem (KSDAE) turun langsung ke lapangan untuk memotret realitas pengelolaan alam di Bumi Flobamora.
Kunjungan kerja (Kunker) berokus memperkuat benteng konservasi di Taman Nasional Mutis Timau dan menjaga kedaulatan sumber daya alam di wilayah kepulauan Rote Ndao.
Di tengah deretan pejabat pusat, sosok Usman Husin menjadi figur sentral dalam perjalanan ini.
Sebagai putra daerah yang duduk di kursi parlemen, ia memikul amanah untuk memastikan bahwa kebijakan yang dirancang di Jakarta tidak “buta” terhadap realitas sosial di pelosok NTT.
”Sinergi antara pusat dan daerah adalah kunci. Konservasi tidak boleh hanya bicara tentang menjaga hutan, tapi juga tentang bagaimana masyarakat yang tinggal di sekitarnya bisa hidup sejahtera,” ungkap Usman dalam salah satu poin strategisnya.
Ia menekankan bahwa program lingkungan harus adaptif dan menyentuh sisi sosial ekonomi warga.
Rangkaian agenda dimulai sejak Sabtu malam saat rombongan mendarat di Bandara El Tari Kupang. Tanpa membuang waktu, diskusi maraton digelar bersama Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) setempat.
Tantangan pengelolaan kawasan di NTT yang unik—mulai dari ancaman degradasi lahan hingga potensi wisata minat khusus—menjadi menu utama dalam pemaparan teknis KSDAE.
Keesokan harinya, Minggu (26/4), arah kompas bergeser ke selatan. Rombongan bertolak ke Rote Ndao. Di sana, deburan ombak wilayah perbatasan menjadi latar dialog hangat dengan masyarakat pesisir.
Usman Husin secara khusus menyoroti pentingnya integrasi kebijakan antara sektor kehutanan dan kelautan. Baginya, wilayah perbatasan memiliki potensi ekonomi raksasa yang membutuhkan perlindungan hukum dan pengawasan ketat agar tidak dieksploitasi secara ilegal.
Puncak dari rangkaian kunker ini terjadi pada Senin (27/4). Rombongan kembali ke daratan Timor untuk menyambangi Taman Nasional (TN) Mutis Timau. Penyambutan adat yang kental mengawali langkah mereka, sebuah pengingat bahwa bagi masyarakat Timor Tengah Selatan (TTS), Timor Tengah Utara (TTU), dan Kabupaten Kupang, Mutis adalah “mama” yang memberi kehidupan.
Di bawah naungan pohon-pohon yang menjulang, diskusi lintas sektor akan digelar.
Pemerintah daerah dari tiga kabupaten tersebut duduk bersama DPR RI dan Kementerian Kehutanan untuk menyinkronkan visi.
Harapannya, catatan-catatan yang dibawa pulang oleh Komisi IV DPR RI ke Jakarta dapat bertransformasi menjadi kebijakan yang nyata.
Redaksi Suara Harapan
